Crumb Rubber Didukung untuk Aplikasi Infrastruktur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) mendukung pemanfaatan crumb rubber yang diaplikasikan untuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

    "Itu yang selama ini kami tunggu, karena kami yakin upaya ini bisa meningkatkan nilai tambah bahan baku karet," kata Chairman Gapkindo Moenardji Soedargo saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.

    Menurut dia, mayoritas crumb rubber yang diproduksi industri dalam negeri atau sekitar 2,6 juta ton masih diekspor ke beberapa negara, sementara sisanya atau 600 ribu ton dimanfaatkan industri dalam negeri.

    Moenardji mengatakan, produksi sekitar 3-3,2 juta ton telah diserap dan dipasok kepada industri hilir pengguna karet seperti ban. Ia menambahkan, jika terdapat tambahan permintaan dari industri hilir di dalam negeri oleh pemerintah untuk pengguna proyek infrastruktur, maka pihaknya kemungkinan bisa mengurangi ekspor. “Harga lagi rendah, diekspor juga rendah. Kalau di dalam negeri bisa menyerap itu, kami yakini akan mengurangi pasokan ekspor dan akan membuat harga menjadi lebih baik,” katanya.

    Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan diharapkan bisa meningkatkan harga di tingkat petani agar petani bergairah dalam menanam. “Kalau harga terus turun nanti dampaknya ke petani. Kalau sampai nanti petani tidak bergairah menanam itu akan berdampak ke industri,” ujarnya.

    Di sisi lain, lanjut Panggah, beberapa hal harus dipersiapkan agar crumb rubber bisa diaplikasikan di lapangan dalam pembangunan jalan dan lainnya. “Ini masih ada suatu tahapan industri yang harus direncanakan dengan baik. Kita akan secepat mungkin bisa menyelesaikan karena kalau terlalu lama nanti momentumnya hilang," pungkas Panggah.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.