Akan Dilarang, Grab Menolak Disebut Perusahaan Transportasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Managing Director Grab Indonesia, Ridzky Kramadibrata (Kanan) dan Country Head of Marketing GrabBike Indonesia, Kiki Rizki saat meluncurkan logo baru di The Foundry, SCBD, 3 Februari 2016. TEMPO/Larissa Huda

    Managing Director Grab Indonesia, Ridzky Kramadibrata (Kanan) dan Country Head of Marketing GrabBike Indonesia, Kiki Rizki saat meluncurkan logo baru di The Foundry, SCBD, 3 Februari 2016. TEMPO/Larissa Huda

    TEMPO.CO, JakartaPT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) menyatakan perusahaanya bukan merupakan penyedia jasa transportasi, namun penyedia jasa teknologi.

    Pernyataan ini disampaikan terkait dengan terbitnya  surat  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melarang pengoperasian jasa transportasi berbasis online seperti Grab dan Uber.

    "Kami bukanlah operator layanan transportasi dan kami tidak memiliki kendaraan atau armada," kata Ridzki Kramadibrata, Managing Director  Grab Indonesia, dalam siaran persnya, Senin, 14 Maret 2016.

    Menurut dia, Grab merupakan perusahaan teknologi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang. Dalam pengoperasiannya, Grab bekerja sama dengan perusahaan penyedia transportasi  independen dalam mengantarkan layanan GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, dan GrabExpress.

    "Kami juga sudah merupakan entitas legal di Indonesia, kami terdaftar sebagai pembayar pajak, dan kami menaati semua peraturan dan ketentuan," kata dia. Grab juga mengaku telah  proaktif berkomunikasi dengan  pemerintah  mau pun pemangku kepentingan industri untuk menyediakan layanan transportasi.  

    Dalam meningkatkan standar transportasi di kota-kota tempat  Grab beroperasi seperti Jakarta, Bandung, Padang, Surabaya, dan Bali,  Ridzki juga memaparkan Grab telah melakukan penyaringan yang ketat.  

    "Kami telah pula menginvestasikan dana sekitar Rp 50 miliar untuk Program Elite Driver. Untuk layanan GrabCar, kami hanya mengizinkan mobil-mobil di bawah umur lima tahun," kata dia.

    Hari ini, ribuan pengendara angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) menggelar aksi demonstrasi menolak keberadaan transportasi berbasis online. Mereka menganggap kendaraan umum online mempengaruhi penghasilan mereka sebagai pengemudi. 

    Menanggapi hal ini, Kementerian Perhubungan telah mengirimkan surat rekomendasi yang menyarankan pemblokiran aplikasi Uber maupun Grab. Surat ini salah satunya ditujukan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.