Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek 1 Juta Hektar Lahan Mina Padi Meleset dari Target

image-gnews
Ilustrasi pertanian. TEMPO/Fahmi Ali
Ilustrasi pertanian. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Target penambahan satu juta hektare lahan mina padi yang dicanangkan sejak 2011 hingga kini masih belum terealisasi. Saat ini, rata-rata penambahan areal mina padi berkisar 200 hektare pertahun.

Tri Haryanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan di antara hambatan utama pengembangan mina padi adalah masih adanya kekhawatiran bahwa hasil panen padi akan turun akibat berkurangnya 20 persen lahan padi yang dimanfaatkan untuk memelihara ikan.

Akibatnya, proses konversi lahan menjadi mina padi terhambat. Padahal, berdasarkan data yang dihimpun KKP, tingkat produktivitas tanaman padi yang dibudidayakan dengan sistem mina padi justru meningkat, meskipun sebagian lahannya digunakan untuk membuat bedeng tempat pengembangbiakan ikan.

Rata-rata tingkat produktivitas padi yang dibudidayakan bersamaan dengan ikan mencapai sekitar 9-10 ton perhektare. Sedangkan di lokasi yang sama, rata-rata tingkat produksi padi tanpa sistem mina padi berkisar 7 ton per hektare.

"Hasil padi meningkat karena serangan hama berkurang drastis, bahkan nol. Tikus tidak bisa merusak tanaman karena terendam air. Hama belalang, wereng, dan kupu-kupu akan dimakan oleh ikan," ujarnya, Jumat, 11 Maret 2016.

Selain meningkatkan produksi padi, sistem mina padi juga memberikan nilai tambah kepada petani berupa hasil budidaya ikan yang dapat dipanen bersamaan dengan musim panen padi.

Rata-rata hasil panen ikan nila yang dibudidayakan melalui sistem mina padi tercatat sekitar 5,4 ton ikan/hektare.

Pendapatan petani juga meningkat, karena biaya pupuk berkurang drastis. Pemupukan hanya dilakukan satu kali di awal musim tanam, padahal biasanya diperlukan tiga kali pemupukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demikian pula, biaya pestisida dan herbisida juga jauh menurun. Berkurangnya penggunaan pupuk dan pestisida mampu menekan biaya produksi sehingga pendapatan petani meningkat.

KKP, menurut Haryanto, akan terus menyisir wilayah yang cocok menggunakan sistem mina padi. Salah satu persyaratan utamanya yakni memiliki sumber air yang stabil sepanjang tahun.

"Tahun ini kami akan terus kasih paket-paket bantuan di berbagai tempat yang cocok untuk mina padi," lanjutnya.

Salah satu daerah yang menjadi fokus pengembangan mina padi adalah Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Hingga akhir tahun lalu, total wilayah yang telah menggunakan sistem budidaya mina padi telah mencapai sekitar 95 hektare.

"Setiap tahun kami targetkan bertambah setidaknya 25 persen dari tahun sebelumnya," ujar Widi Sutikno, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

Seiring penambahan luas wilayah mina padi, Widi meminta dukungan pemerintah untuk menjamin ketersediaan bibit ikan dan pakan.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

32 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Anies Baswedan Ingin Gorontalo Menjadi Kota Agropolitan, Ini Artinya

10 Januari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan menyapa pendukungnya saat tiba di Gorontalo, Senin, 8 Januari 2024. Kedatangan Anies ke Gorontalo untuk menjalani agenda kampanye dengan mengunjungi Makam Pahlawan Nani Wartabone, Desak Anies dengan Petani, dan melakukan pertemuan dengan tokoh dan simpatisan Gorontalo. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Ingin Gorontalo Menjadi Kota Agropolitan, Ini Artinya

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menginginkan Gorontalo menjadi kota agropolitan. Apakah itu?


Gaet Konservasi Indonesia dan OceanX, Kemenko Marves dan KKP Eksplorasi Ekosistem Bawah Laut

16 Desember 2023

COO Ocean X Max Khosrowshahi (kiri) dan Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany (kanan), bersama Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves RI), M Firman Hidayat, usai penandatangan kerja sama di sela-sela perhelatan COP 28. Dok.Konservasi Indonesia
Gaet Konservasi Indonesia dan OceanX, Kemenko Marves dan KKP Eksplorasi Ekosistem Bawah Laut

KKP menjalin kemitraan dengan Konservasi Indonesia (KI) dalam pelaksanaan program Blue Halo S.


Sektor Pertanian Penggerak Ekonomi dan Membuka Lapangan Pekerjaan

3 Juli 2022

Sektor Pertanian Penggerak Ekonomi dan Membuka Lapangan Pekerjaan

Di Kabupaten Sumedang, sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB, kontribusinya mencapai 18 persen.


KKP Rancang Permen Rehabilitasi dan Pencemaran Perikanan Budidaya

16 Mei 2022

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
KKP Rancang Permen Rehabilitasi dan Pencemaran Perikanan Budidaya

KKP menyiapkan strategi pemanfaatan sumber daya alam, untuk membangun perikanan budidaya secara efisien dan berkelanjutan.


Tertarik Belajar Pertanian? Beasiswa S1 Bakti Tani 2022 Dibuka, Cek Syaratnya

3 Februari 2022

Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan (Intani) bersama TaniHub Group panen raya  di kawasan Ujung Genteng Ciracap Sukabumi Selatan, Minggu, 7 Maret 2021. ISTIMEWA
Tertarik Belajar Pertanian? Beasiswa S1 Bakti Tani 2022 Dibuka, Cek Syaratnya

TaniFoundation dan Yayasan Khouw Kalbe membuka pendaftaran beasiswa Bakti Tani 2022 untuk siswa lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin lanjut S1.


Kaltara Akan Terapkan Food Estate Berbasis Korporasi untuk Majukan Petani

13 November 2021

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. [ANTARA/HO - Dinas KISP Provinsi Kaltara]
Kaltara Akan Terapkan Food Estate Berbasis Korporasi untuk Majukan Petani

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan menerapkan konsep food estate berbasis korporasi untuk mengubah cara pikir petani menjadi petani profesional.


Startup Perikanan Aruna Bakal Disuntik Modal SoftBank

15 Agustus 2019

Menko bidang Maritim Luhut Panjaitan (kedua kiri) berbincang dengan CEO Grab Anthony Tan (kiri), Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son (kedua kanan) dan President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata (kanan) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. ANTARA
Startup Perikanan Aruna Bakal Disuntik Modal SoftBank

SoftBank siap menanamkan modalnya di sejumlah startup anyar di Indonesia. Salah satunya adalah startup bidang perikanan, Aruna.


Nilai Ekonomis Tinggi, KKP Kembangkan Budi Daya Kerang Abalone

11 Agustus 2019

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Buleleng-Bali berupaya mengenalkan Kerang Abalone ke masyarakat luas. ANTARA
Nilai Ekonomis Tinggi, KKP Kembangkan Budi Daya Kerang Abalone

Sedikitnya terdapat tiga keuntungan dari teknologi budi daya abalone.


Jokowi: Pemerintah Membutuhkan 40 Ribu Tenaga Penyuluh Pertanian

3 Februari 2019

Calon presiden nomor urut 01, Jokowi berswafoto saat menghadiri Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. ANTARA
Jokowi: Pemerintah Membutuhkan 40 Ribu Tenaga Penyuluh Pertanian

Jokowi mengatakan penyuluh pertanian sangat penting untuk memajukan potensi hasil tani di suatu daerah.