Kelola Halim, Lion: Kami Tetap Utamakan Kepentingan TNI AU  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Lion Air, Edward Sirait konpres terkait pengembalian tiket (Refund) di Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten, 20 Februari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Direktur Utama Lion Air, Edward Sirait konpres terkait pengembalian tiket (Refund) di Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten, 20 Februari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.COBatam - Presiden Direktur PT Lion Mentari Airlines Edward Sirait menyatakan kepentingan negara dalam pengelolaan bandara, dalam hal ini TNI Angkatan Udara, tetap diutamakan. Meskipun hak pengelolaan Bandara Halim jatuh kepada PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), anak usaha Lion Group dan Inkopau. 

    Edward menilai proses hukum yang dilakukan selama ini menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaannya telah sesuai aturan. "Dalam perjanjian tetap mengutamakan kepentingan negara. Syaratnya, selalu mengutamakan itu," kata Edward saat ditemui di Batam Aero Technic, Kamis malam, 10 Maret 2016.

    Pada pertengahan Februari lalu, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Angkasa Pura II terkait dengan pengelolaan Bandara Halim oleh Lion Air. Alhasil, Angkasa Pura II harus menyerahkan hak pengelolaan Bandara Halim kepada PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), anak usaha Lion Group dan Inkopau.

    Lebih jauh Edward mengungkapkan pihaknya bakal menggandeng badan usaha bandara udara (BUBU) dalam mengelola Bandara Halim. "Kami pasti bekerja sama dengan para pihak yang jadi badan usaha. Tidak terkecuali Angkasa Pura II," ujarnya. 

    Edward mengatakan kerja sama dengan Angkasa Pura II bakal dilakukan lantaran PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), anak usaha Lion Group dan Inkopau, belum menjadi badan usaha bandara udara. Ia menyebutkan, untuk mendapat sertifikat badan usaha dari Kementerian Perhubungan, prosesnya tidak mudah serta membutuhkan waktu yang panjang. "Syaratnya banyak.”

    Salah satu syaratnya, kata Edward, adalah memiliki modal disetor paling sedikit Rp 500 miliar untuk penerbangan berjadwal. "Tapi kami harus berpikir mau mengelola bandara yang mana?" ucapnya.

    Edward pun menegaskan tidak ada pengalihan kepemilikan lahan oleh Lion Grup. Yang ada, kata dia, hanyalah penyewaan tanah TNI Angkatan Udara seluas 21 hektare. "Sewa-menyewa sudah dimulai dari 2005. Jadi tidak ada kata kami mengambil alih lahan," ujarnya.

    Menurut Edward, saat itu penyewaan lahan di Halim dilakukan sebagai alternatif dalam mengurai kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta. "Kami pikir Halim bisa jadi alternatif jangka pendek untuk penerbangan dari dan ke Jakarta," tuturnya.

    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.