TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat bicara tentang rapat koordinasi yang digelar bersama dengan sejumlah menteri di kantornya, pada Kamis 10 Maret 2016. Rakor yang membahas tentang Batam ini, salah satu poin yang dihasilkan adalah sosialisasi.
"Senin kami akan ke sana untuk sosialisasi," kata Darmin saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis 10 Maret 2016. Ketika ditanya apakah ada kaitannya dengan pembubaran Badan Otorita Batam? Darmin enggan menjawab hal itu.
Darmin hanya menjelaskan bahwa pada saatnya nanti, akan ada pengumuman soal-soal terkait Batam. Meski begitu, ia mengakui sudah terbit Peraturan Presiden tentang Dewan Kawasan yang ditugaskan membenahi Batam.
Baca: BP Batam Diharapkan di Bawah Kewenangan Presiden
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan yang akan membenahi dan mengatur Batam.
Pram menambahkan, pembenahannya akan berkisar pada hal-hal yang secara prinsip, menjadi keluhan investor selama ini. Kemudian Dewan Kawasan juga akan membentuk Badan Pengusahaan di Batam, agar secara operasional melakukan pembenahan itu.
Dewan kawasan juga akan melakukan audit terhadap Badan Pengusahaan (BP) Batam yang selama ini ada. "Supaya ini sampai pada proses transisi peralihan, dan tak mengambil kebijakan apa pun yang akan merugikan siapa pun," ujar Pram.
Selain itu, menurut Pram pelaku usaha yang berada di free trade zone, masih tetap akan mendapatkan perlakuan yang sama. "Pada intinya, pembenahan ini dilakukan untuk membuat iklim investasi di Batam lebih menarik."
Baca Juga: Kontroversi Pembubaran, BP Batam Dapat Anggaran Rp 1 Triliun
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ditemui di tempat yang sama mengungkapkan, pada hari Senin nanti akan ada perwakilan pemerintah yang berada di Batam selama satu hari, untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah.
Ada dua belas perwakilan pemerintah yang akan datang ke Batam pada Senin Mereka adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Selain itu juga akan ada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Gubernur Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kepulauan Riau, dan Wali Kota Batam.
DIKO OKTARA
