Aher Tagih Janji Jokowi Soal Pembiayaan Bandara Kertajati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersalaman dengan perwakilan warga saat memberikan karung beras dalam peluncuran Program Raskin/Rastra 2016 di Bandung, 22 Januari 2016. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersalaman dengan perwakilan warga saat memberikan karung beras dalam peluncuran Program Raskin/Rastra 2016 di Bandung, 22 Januari 2016. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap penyelesaian administrasi pengalihan pembiayaan pembangunan sisi darat bandara Kertajati di Majalengka yang dijanjikan Presiden Joko Widodo bisa tuntas sebelum pembahasan APBN Perubahan pada April nanti. "Secara lisan bapak presiden sudah menyatakan diambil alih, dan bahasa lisan itu harus diterjemahkan ke adminstrasi," kata dia di Bandung, Kamis, 10 Maret 2016.

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, teknis administrasi pengambilalihan pembiayaan pembangunan sisi darat itu akan dibahas tim bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah provinsi Jawa Barat, difasilitasi oleh kantor Sekretariat Kepresidenan. Tim itu akan membahas teknis administrasi pengambilalihan pembiayaan pembangunan konstruksi sisi darat bandara Kertajati yang kini dikerjakan oleh PT Bandara Internasional Jawa Barat (Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah Jawa Barat) pada Kementerian Perhubungan.

    Menurut Aher, pembiayaan pembangunan sisi darat Bandara Kertajati membutuhkan dana Rp 2,1 triliun yang sudah disanggupi Presiden lewat lisan untuk dibiayai lewat APBN. "Tim teknis ini harus segera rapat untuk diputuskan segera, karena pembiayaan akan dibahas di perubahan APBN 2016, April ini. Kalau April ini tidak, lewat urusan. Mudah-mudahan tuntas Maret ini," kata dia.

    Aher mengatakan, kesepakatan teknsi administrasi pengalihan pembiayaan itu akan diserahkan pada Kementerian Keuangan yang akan membahas soal pembiayaannya bersama DPR. "Kabarnya tahun ini Rp 1 triliun, dan 2017 Rp 1,1 triliun," kata dia.

    Sejumlah usulan sudah dirumuskan pemerintah provinsi untuk dibahas dalam tim tersebut. Diantaranya pembayaran pengerjaan konstruksi sisi darat Bandara Kertajati yang saat ini tengah dikerjakan oleh masing-masing pemenang tendernya. "Kontraknya saat ini dengan PT BIJB, sementara sudah ada pengalihan anggaran dari daerah pada pusat sehingga PT BIJB tidak tepat kalau bayar," kata Aher.

    Lebih jauh lagi, pemerintah provinsi meminta dalam putusan itu memastikan posisi PT BIJB menjadi pengelola Aerocity, kawasan kota industri di seputaran bandara itu, tertulis dalam keputusan teknis administrasi pengambilalihan pendanaan itu, serta permintaan saham sampai 25 persen jika Kementerian Perhubungan menyerahkan pengoperasian bandara itu pada BUMN. "Kalau pengelolaan itu diserahkan ke BUMN, maka kita bisa masuk sebagai pemegang saham, sebagai share holder," kata Aher.

    Aher mengatakan, soal teknis administrasi payung hukum pengambilalihan itu diserahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. “Terserah melalui apa, yang jelas keputusannya mengikat,” kata dia.

    Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengungkapkan, konstruksi pembanguan fisik pengerjaan sisi darat bandara itu masih dikerjakan kendati pembiayaannya masih dibayari oleh perusahaannya. "Pembayaran itu ada," kata dia di Bandung, Kamis, 10 Maret 2016.

    Virda mengatakan, pembayaran pengerjaan konstruksi itu, sesuai kontrak dengan kontraktornya, disepakati dengan mekanisme unit-price. "Tiap tiga persen, ada kemajuan, baru bisa ada penagihan, nanti diverifikasi segala macam,” kata dia.

    Pengerjaan konstruksi itu digarap dalam tiga paket lelang dengan nilai keseluruhannya Rp 2,1 triliun. Paket pertama untuk aksesibilitas oleh PT Adikarya, paket bangunan penunjang oleh Waskita Karya, dan paket pengerjaan terminal bandara oleh konsorsium Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Virda mengatakan, dengan skema unit price itu, PT BIJB hingga saat ini sudah membayarkan pengerjaan konstruksi pada tiga paket pekerjaan itu Rp 11 miliar.

    Dia berharap, dana yang sudah digelontorkan untuk membayar pembangunan konstruksi itu bisa diganti mengikuti janji pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembiayaan sisi darat bandara itu. "Mudah-mudahan seluruh sisi darat itu diambil-alih, termasuk apa yang sudah kita lakukan bisa dibayarkan oleh pemerintah pusat," kata Virda.

    Virda mengatakan, saat ini PT BIJB tengah menunggu tuntasnya Feasibility Studies (FS) yang digarap konsultannya pada April ini untuk memulai pengerjaan pengembangan kawasan Aerocity Bandara Kertajati. "Kami sudah mengidentifikasi bisnis-bisnis apa saja yang prospektif berikut FS-nya. Nanti April kita sudah bisa mendefinisikan dengan FS yang ada akan digarap seperti apa Aerocity ini," kata dia.

    Menurut Virda, lini bisnis yang sedang dijajaki di kawasan Aercity seluas 32 ribu hektare itu adalah pusat pemberangkatan haji dan umrah, aerospace-par termasuk pabrik pesawat R80 buatan PT Regio Aviasi Industri, serta logistic-park. "Jangan sampai BIJB di Aerocity gak memiliki aset semeter pun, BIJB perlu aset memiliki minimal 10 persen atau 20 persen (dari luas lahan itu)," kata dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.