OJK Ingin Genjot Tingkat Melek Keuangan Masyarakat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengtakan OJK tengah membuat master plan pengembangan industri keuangan nasional. Menurut dia, industri keuangan harus mudah diakses seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa.

    "Tingkat melek keuangan masih sangat rendah. Masyarakat yang punya hubungan formal dengan lembaga keuangan baru 23 persen. Sementara itu, 75 persennya tidak punya hubungan formal," kata Muliaman saat ditemui di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Maret 2016.

    Muliaman mengatakan tingkat melek keuangan itu perlu ditingkatkan agar jasa keuangan lebih dapat mensejahterakan masyarakat. Dia pun mengatakan, OJK akan bekerja sama juga dengan pemerintah untuk mendorong akses keuangan bagi masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia.

    Selain itu, agar industri keuangan juga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat, OJK ingin menciptakan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. "Sampai dengan mengidentifikasi daerah-daerah, sektor-sektor usaha, dan lain sebagainya yang perlu dibiayai," ujarnya.

    Muliaman juga mengatakan industri keuangan harus stabil agar tidak menjadi sumber persoalan di masa mendatang. Supaya stabil, kata dia, industri keuangan mesti dikelola secara baik dan profesional. "Serta mengedepankan prinsip-prinsip good government. Ini juga memerlukan usaha pengawasan dan pengaturan yang baik," tuturnya.

    Dengan tiga pilar tersebut, menurut Muliaman, OJK akan mewujudkan program-programnya dengan jangka waktu per tahun, jangka menengah, dan juga jangka panjang. "Agar cita-cita untuk mendorong industri keuangan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dapat tercapai," katanya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.