Aset PT Pembangunan Perumahan Tahun 2015 Naik 31 Persen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/FB Anggoro

    ANTARA/FB Anggoro

    TEMPO.COJakarta - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mencatat total aset perseroan pada tahun 2015 mencapai Rp 19,13 triliun atau meningkat 31 persen, yaitu sebesar Rp 4,55 triliun, dari tahun 2014 sebesar Rp 14,58 triliun.

    Laporan keterbukaan informasi PT Pembangunan Perumahan kepada Bursa Efek Indonesia, di Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016, menyebutkan kenaikan aset perseroan didorong antara lain peningkatan penjualan, revaluasi aset, dan akuisisi.

    Corporate Secretary PT Pembangunan Perumahan Agus Samuel Kana mengatakan selama tahun 2015 terjadi peningkatan penjualan sebesar 14,4 persen atau senilai Rp 1,79 triliun menjadi Rp 14,21 triliun dari tahun sebelumnya Rp 12,43 triliun.

    Pada periode Desember 2015, perseroan melakukan revaluasi atas aset tanah dan bangunan dengan keuntungan revaluasi sebesar Rp 1,23 triliun, serta pajak penghasilan atas keuntungan revaluasi aset tetap yang mencapai Rp 36,84 miliar.

    Agus menjelaskan, kenaikan aset juga dipengaruhi akuisisi perseroan atas PT Hasta Kreasi Mandiri dengan nilai total aset per 31 Desember 2015 senilai Rp 783,22 miliar serta pendapatan usaha senilai Rp 49,82 miliar.

    Kepemilikan PT Pembangunan Perumahan atas Hasta Karya Mandiri secara tidak langsung melalui anak usaha PT Properti Tbk mencapai 99,00 persen.

    Selama tahun 2015, PT Pembangunan Perumahan membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar Rp 845,56 miliar, melonjak 58,49 persen dibanding laba tahun 2014 sebesar Rp 533,52 triliun.

    Kenaikan laba bersih merupakan kontribusi semua pilar bisnis perseroan, yaitu konstruksi, investasi, EPC, properti, pracetak, dan peralatan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.