Tahun Ini Pemerintah Bangun 24.468 PLTS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengecek panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SMPN 19 Jakarta, Rabu (26/2). Sebanyak 142 panel ini mampu menghasilkan daya sebesar 20.000 watt. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Pekerja mengecek panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SMPN 19 Jakarta, Rabu (26/2). Sebanyak 142 panel ini mampu menghasilkan daya sebesar 20.000 watt. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan sedikitnya 2,7 juta kepala keluarga di desa belum mendapat aliran listrik. Menurut Marwan, akan dibangun sekitar 24.468 unit pembangkit listrik tenaga surya.

    Marwan menegaskan kondisi tersebut dapat dibaca dari rasio keluarga di desa-desa daerah tertinggal. Di daerah perbatasan sendiri, kata dia, 111.490 KK belum mendapatkan aliran listrik.

    "Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat salah satu misi utama pemerintah adalah mengentaskan daerah perbatasan," kata Marwan dalam rilis yang dikutip Bisnis.com, Rabu, 9 Maret 2016.

    Rencananya, Kementerian Desa akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membangun PLTS di desa. Yang akan menjadi fokus adalah daerah wilayah timur Indonesia. "Berdasarkan hasil refocusing kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2016, akan dibangun PLTS sebanyak 24.868 unit yang tersebar di desa, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi,” ujarnya.

    Dia menegaskan pengadaan infrastruktur berupa aliran listrik tersebut adalah hal penting karena sangat berpengaruh pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Listrik, menurut Marwan, telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan, baik pada bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.