Indonesia Kaji Impor Daging Sapi dari Meksiko

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum konferensi pers mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum konferensi pers mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta-- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera mengimpor daging sapi dari India. Impor, kata Darmin, bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

    "Tadi Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah impor dagingnya," ujar Darmin di kantornya usai mengunjungi Istana Presiden, Selasa, 8 Maret 2016. Selain India, pemerintah juga sedang mempertimbangkan tawaran impor dari Meksiko dan berbagai negera lain.

    Darmin mengatakan impor daging tersebut akan bebas dari penyakit mulut dan kuku seperti yang dikhawatirkan. "Ada salah satu daerah itu yang bebas penyakit," kata Darmin ihwal asal-usul impor daging sapi tersebut.

    Menurut Darmin, impor diperlukan untuk mendorong turun harga daging sapi yang gampang naik, tapi sulit turun. Saat ini, kata dia, harga ada dikisaran Rp 110-116 ribu per kilogram. "Tadi tidak menyebut angka, rasanya Desember lalu sudah diputuskan deh angkanya," katanya.

    Akhir tahun lalu, Pemerintah memprediksi sepanjang tahun 2016 ini daging yang dimiliki pemerintah hanya sekitar 416 ribu ton. Sedangkan konsumsi ada di angka 675 ribu ton. Akibatnya pemerintah butuh pasokan impor sekitar 238 ribu ton daging. "Kalau hitungan ekor, setiap kuartal diperkirakan akan impor 200 ribu ekor," kata Darmin, 31 Desember 2015 lalu.

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.