Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Akan Subsidi Program Indonesia Terang

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memberikan subsidi harga sebagai salah satu skema untuk mendukung Program Indonesia Terang, yang bertujuan melistriki ribuan desa tertinggal dengan energi baru terbarukan di seluruh Indonesia.

Menteri ESDM Sudirman Said dalam rilis di Jakarta, Selasa mengatakan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di desa daerah terdepan, perbatasan, dan pulau-pulau kecil tidak ekonomis secara bisnis, sehingga tidak ada investor yang berminat.

"Untuk itu perlu kehadiran negara untuk menjembatani jurang (gap) keekonomian tersebut dengan skema antara lain penyediaan infrastruktur, feed in tariff, dan subsidi harga," katanya usai rapat koordinasi Program Indonesia Terang (PIT)

Menurut dia, dana PIT hanya perlu 10 persen anggaran subsidi yang ada.

Sebagai perbandingan, lanjutnya, selama 10 tahun terakhir, belanja subsidi BBM, yang mencemari lingkungan dan memperbesar keran impor, tercatat mencapai Rp2.600 triliun untuk

"Sementara, dalam sepuluh tahun ke depan, dana subsidi PIT yang diperlukan hanya 10 persennya dengan hasil EBT yang bersih," ujarnya.

Jika listrik sudah masuk ke desa, lanjutnya, maka akan menumbuhkembangkan perekonomian lokal, kegiatan usaha berjalan, dan pendapatan masyarakat dan negara meningkat.

Saat ini, 12.659 dari total 74.754 desa di Indonesia belum dialiri listrik. Sebesar 65 persen dari desa belum berlistrik tersebut, terletak di enam provinsi kawasan timur Indonesia.

Sudirman berharap pada 2016, sudah ada alokasi dana PIT.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dua minggu lagi kami akan koordinasi teknis dengan pemda dan mulai membentuk satuan tugas PIT," ujarnya.

Pada 2017, Kementerian ESDM juga tidak lagi langsung membangun infrastruktur energi, namun dilaksanakan BUMN atau swasta.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang hadir dalam rakor mengatakan, potensi pendanaan PIT dapat dilakukan dengan beberapa sumber yaitu dana alokasi khusus (DAK) bidang energi, dana bagi hasil migas, dan dana desa.

"Untuk penggunaan dana bisa ditampung dalam UU APBN Perubahan. Apabila payung hukumnya sudah disepakati, Kementerian Keuangan siap menyediakan dan mengucurkan dana PIT," ujarnya.

Sementara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya program PIT.

Sedangkan, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Bappenas J Rizal Primana mengatakan, selain Kementerian ESDM, ada beberapa kementerian atau lembaga (K/L) yang mempunyai program seperti PIT, sehingga perlu dipertimbangkan konsep agregator (pengumpul) untuk program PIT.

"Idealnya K/L teknis yang membidangi energi yang tepat sebagai agregator," ujarnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

5 hari lalu

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.


Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

8 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.


Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

9 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik.


10 Daftar Motor Listrik Murah, Harganya Mulai 2 Jutaan

10 hari lalu

Motor listrik baru United E-Motor di IIMS 2024. (TEMPO/ Erwan Hartawan)
10 Daftar Motor Listrik Murah, Harganya Mulai 2 Jutaan

Berikut ini deretan rekomendasi motor listrik murah yang dijual mulai Rp2 jutaan setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah.


Terpopuler: Insiden Pilot Batik Air yang Tertidur Rugikan Konsumen, Pembelian Pertalite dan Solar Bakal Dibatasi

16 hari lalu

Ilustrasi Batik Air. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Insiden Pilot Batik Air yang Tertidur Rugikan Konsumen, Pembelian Pertalite dan Solar Bakal Dibatasi

Insiden pilot dan kopilot Batik Air ID-6723 yang tertidur saat penerbangan rute Kendari-Jakarta pada 25 Januari 2024 lalu merugikan konsumen.


Pertamina Patra Niaga Siap untuk Pembatasan Pembelian Pertalite, Tunggu Revisi Perpres 191 Rampung

17 hari lalu

Warga tengah mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Pertamina Patra Niaga Siap untuk Pembatasan Pembelian Pertalite, Tunggu Revisi Perpres 191 Rampung

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan revisi Perpres 191 masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah.


Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

17 hari lalu

Pertamina Bakal Hapus Pertalite Mulai Tahun Depan Diganti Pertamax Green 92
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.


Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

17 hari lalu

Pengendara mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Rabu 6 September 2023. PT Pertamina (Persero) akan mengumumkan pertalite dihapus mulai tahun 2024. Sebagai gantinya akan hadir Pertamax Green 92. TEMPO/Subekti.
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.


Kemenko Perekonomian Ungkap Sumber Dana Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

21 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Kemenko Perekonomian Ungkap Sumber Dana Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Kemenko Perekonomian mengungkap sumber pendanaan makan siang gratis.


Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

26 hari lalu

Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

PT Pupuk Indonesia alias PIHC angkat bicara soal penambahan kuota pupuk subsidi pada tahun ini menjadi 9,5 juta ton dari sebelumnya 4,7 juta ton.