TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan menggandeng Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan untuk mengintegrasikan bank sampah dengan kampung UKM digital lingkungan hidup.
“Bank sampah kami angkat jadi UKM sehingga bisa terus berkembang,”Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam ketarangan tertulisnya, Selasa, 8 Maret 2016.
Menurut Puspayoga, pihaknya akan menfasilitasi kebutuhan UKM bank sampah dan kampung UKM digital mulai dari pelatihan lembaga, administrasi manajemen, serta permodalan. Ia berharap bank sampah nantinya bisa produktif dan berkembang di seluruh wilayah. Ia juga akan membuka akses bagi UKM bank sampah untuk mendapatkan kredit usaha rakyat atau pembiayaan dari lembaga pembiayaan dana bergulir.
UKM bank sampah bisa menjadi salah satu usaha berbasis sosial teknopreneur. Puspayoga menilai UKM bank sampah bisa mampu menyelesaikan persoalan sosial dengan pengembangan usaha berbasis teknologi seperti daur ulang sampah. Ia mencatat hingga saat ini ada 205 bank sampah yang telah memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK).
Bank sampah yang telah memiliki IUMK, kata Puspayoga, bisa mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat mulai Rp 5 juta-25 juta. Sebagai salah satu contoh, saat ini Pemerintah Kota Makassar menargetkan ada 330 bank sampah di daerah itu. Saat ini Kota Makassar baru memiliki bank sampah sekitar 250 unit.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pengelolaan sampah menjadi solusi yang tepat mengatasi persoalan lingkungan hidup. Pada 2015 ada peningkatan sampah hingga 64 juta ton. Sebesar 11 persen dari jumlah tersebut berjenis sampah plastik. Ia juga menyambut baik kerja sama untuk membangun bank sampah menjadi UKM yang mampu mengurangi persoalan sampah di Indonesia.
DANANG FIRMANTO
