TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Ali, mengatakan perusahaan swasta tidak pantas memonopoli Bandara Halim Perdanakusuma yang berstatus sebagai aset negara. Meski, keputusan Mahkamah Agung tentang pengelolaan Bandara Halim kepada Lion Group telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).
“Jika Lion Air ingin mengelola bandara, alangkah baik mereka membuat bandara sendiri. Sebab akan menjadi persaingan yang tidak elegan jika Halim dipegang penuh oleh swasta,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Maret 2016.
Fungsi Bandara Halim yang vital sebagai pangkalan pertahanan udara Indonesia, seharusnya tidak bisa dikomersialkan. “Karena ini menyangkut kepentingan strategis dan rahasia bangsa, maka sebagai alat vital ini harus dijaga," ujar Ali.
Pengelolaan Bandara Halim ke pihak swasta pun berpotensi mendorong kepentingan bisnis lebih utama dari pada kepentingan negara. Hal ini tidak pantas sebab Halim merupakan bandara kenegaraan, tempat tamu-tamu negara disambut dan tempat Presiden Indonesia bertolak jika hendak melakukan kunjungan kenegaraan.
Ali menuturkan bila hendak mengelola Bandara Halim, sebaiknya Lion Air memperbaiki terlebih dahulu koor penerbangannya. Sebab selama ini penerbangan Lion Air memiliki catatan negatif.
Ali menambahkan, Komisi V akan bertanya kepada Menteri Perhubungan, PT Angkasa Pura, dan Induk Koperasi TNI AU selaku pengelola bandara selama ini dalam rapat komisi mendatang terkait dengan MA yang memutuskan menolak peninjauan kembali (PK) perkara PT Angkasa Pura II dalam sengketa pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma.
“Karena ini aset negara maka pemegang kebijakan juga harus diikutsertakan di dalamnya. Jangan serta-merta ini dikelola oleh Induk Koperasi TNI AU (Inkopau), seenaknya dialihkan atau dibisniskan,” tuturnya.
AHMAD FAIZ
