TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menyebutkan aturan soal legalitas kayu di Indonesia tidak konsisten. Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), yang semestinya menjadi dokumen bukti, malah membuat Indonesia dianggap tidak konsisten karena beberapa kali dicabut dan diterbitkan kembali.
Menurut Liana, lima kali sudah peraturan soal ini dicabut dan diterapkan kembali. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2015 ini dulunya punya nomor-nomor lain. Isi peraturannya ganti-ganti, beda-beda,” katanya seusai diskusi di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Senin, 7 Maret 2016.
Liana menilai ketidakkonsistenan ini membuat Uni Eropa enggan menaruh kepercayaan pada produk kayu asal Indonesia, walaupun kayu Indonesia sudah mengantongi stempel SVLK. Aturan yang tidak konsisten ini berdampak kerugian yang nyata bagi kalangan usaha.
"Biarpun sudah mengantongi SVLK, kami harus melakukan uji tuntas di negara tujuan ekspor untuk setiap kegiatan ekspor yang kami lakukan," tuturnya.
Baca: Ekonom Sambut Positif Rencana Penghapusan Batas Minimum Modal Dasar UMKM
Penerapan uji tuntas ini, ucap Liana, tentu memberi beban tersendiri bagi pelaku usaha. Sebab, pengusaha harus mengeluarkan biaya lagi yang jumlahnya tidak sedikit agar barangnya bisa diterima negara tujuan ekspor. “Selain rugi waktu, uji tuntas membuat kami mengeluarkan biaya tambahan, sebesar US$ 2.000-2.500 untuk setiap kali ekspor. Padahal kami sudah keluar biaya untuk urus SVLK di dalam negeri."
Liana mengeluhkan inilah yang membuat biaya sertifikasi menjadi ganda. Dia berpendapat, jika terus begini, akan ada efek berantai yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Terlebih, ekspor produk olahan kayu dan kertas dari Indonesia memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi nasional.
BAGUS PRASETIYO
