Jika Kartel Ayam Terbukti, Pejabat Ini Siap Dipecat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPPU Syarkawi Rauf (tengah) melihat kandang ayam pedaging yang kosong saat sidak bersama Gubernur Ahmad Heryawan di Pasar Suci, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2016. KPPU akan selidiki kebijakan pemusnahan 6 juta stock parents yang diduga berpengaruh pada ketersediaan stok bibit ayam pedaging. TEMPO/Prima Mulia

    Ketua KPPU Syarkawi Rauf (tengah) melihat kandang ayam pedaging yang kosong saat sidak bersama Gubernur Ahmad Heryawan di Pasar Suci, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2016. KPPU akan selidiki kebijakan pemusnahan 6 juta stock parents yang diduga berpengaruh pada ketersediaan stok bibit ayam pedaging. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COJakarta - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno siap dipecat jika kasus dugaan kartel ayam yang sedang disidangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terbukti. "Saya dan anak buah yang lain siap-siap saja (dipecat)," katanya melalui telepon dalam acara “Bincang Bareng Agribisnis” di Cikini, Jakarta, Senin, 7 Maret 2016.

    Mengapa Muladno berani pasang badan? Ia menyatakan afkir dini induk ayam oleh perusahaan ternak yang oleh KPPU dijadikan indikasi kartel sebenarnya dilakukan atas sepengetahuannya. Bukan hanya itu, ia juga melaporkannya kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Muladno menuturkan awalnya direncanakan pemangkasan 6 juta ekor induk atau parent stock oleh perusahaan-perusahaan produsen ayam. Kesepakatan ini pun telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pertanian.

    Bagaimanapun, kebijakan ini dihentikan pada Januari 2016 karena teguran KPPU. Saat itu, baru 2 juta ekor induk ayam yang dimusnahkan.

    Tujuan pemusnahan ini, menurut Muladno, adalah mengangkat harga ayam di pasar. Pasokan yang terlalu banyak membuat harga jual ayam jatuh dan peternak merugi, terutama dalam dua tahun terakhir. Menurut dia, kebijakan tersebut menguntungkan semua peternak, bukan hanya yang berskala besar, tapi juga peternak rakyat. "Saya yakini itu bukan kartel," ujarnya.

    KPPU telah menggelar sidang pertama kasus dugaan kartel ayam pada Kamis, 3 Maret 2016. Dalam penyelidikan yang telah dilakukan, KPPU menduga ada kartel atau pengaturan persediaan ayam di pasar oleh 12 perusahaan peternakan.

    Mereka diduga sengaja melakukan pemusnahan atau afkir dini induk ayam. Hal ini dilakukan agar persediaan ayam anakan atau day-old-chicken (DOC) berkurang sehingga harganya naik. Hal itu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha.

    Ke-12 pelaku usaha yang dimaksudkan adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Malindo Feedmil Indonesia Tbk (MAIN), PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, serta PT Hybro Indonesia.

    PINGIT ARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...