TEMPO.CO, Jakarta - Bapertarum-PNS menyatakan sudah mulai mematangkan sejumlah persiapan menuju peleburan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rayat atau BP Tapera untuk nantinya siap dengan pengelolaan lebih baik.
Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) Heroe Soelistiawan mengatakan, Bapertarum merupakan embrio dari BP Tapera.
Baca Juga:
Seturut ketentuan UU Tapera, Bapertarum harus sudah dilebur ke dalam BP Tapera paling lambat dua tahun setelah UU Tapera diundangkan. Aset Bapertarum-PNS akan menjadi modal awal Tapera dan saldo iuran PNS di Bapertarum akan diteruskan ke BP Tapera.
Menurutnya, persiapan Bapertarum-PNS untuk transformasi menjadi BP Tapera sudah dilakukan sejak 2013 lalu melalui pembenahan sistem dan teknologi, organisasi personalia, tata kelola keuangan, serta perbaikan bisnis model, sebab semula Tapera ditargetkan selesai 2014.
Dua hal paling signifikan bagi persiapan peleburan menurutnya adalah penyiapan akun individu bagi PNS dan optimalisasi pemanfaatan dana Bapertarum untuk subsidi perumahan bagi peserta. Dalam dua tahun terakhir, tuturnya, Bapertarum sudah mengoptimalkan produknya yang nantinya bisa dilanjutkan di Tapera.
Pada 27 Januari 2014, Bapertarum-PNS untuk pertama kali meluncurkan akun individu yang memungkinkan PNS melihat saldo tabungan melalui website atau sms. Dengan demikian, nantinya BP Tapera akan lebih siap dengan sistem teknologi yang mumpuni.
“Peserta Bapertarum ini 4,3 juta PNS aktif yang akan dialihkan jadi peserta tapera. Saat ini, data individual account datanya sudah mendekati sempurna karena 97% sudah terdata dan terus kami sempurnakan,” katanya, dikutip Jumat (4 Maret 2016).
Bapertarum-PNS juga menurutnya sudah lebih siap dengan sistem dan prosedur tata kelola kepesertaan. Dengan demikian, tuturnya, saat Tapera nanti efektif beroperasi, penanganan iuran dari PNS sudah bisa lebih tertib.
Selain itu, Bapertarum juga sudah memulai inisiatif penyediaan data potensi pembeli properti di sejumlah provinsi di Indonesia. Data ini membantu pengembang untuk merencanakan pembangunan perumahan di suatu wilayah, sebab memberikan data pasar yang jelas.
Sampai dengan Januari 2016, ada 50 lokasi perumahan yang telah direkomendasikan Bapertarum-PNS dan dimediasi baik dengan pengembang, bank, maupun pembeli PNS. “Hal ini penting untuk mendorong agar lebih banyak lagi pengembang yang mau membangun perumahan untuk PNS. Siapa pengembang yang mau bangun kalau data pasarnya tidak jelas? Ini akan mendukung program perumahan tapera nantinya,” katanya.
