2017, Diklaim Tahun Swasembada Pangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan petani saat kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat, 26 Desember 2014. Presiden menargetkan bahwa dalam tiga tahun mendatang, Indonesia sudah swasembada pangan. ANTARA/Agus Suparto

    Presiden Jokowi berbincang dengan petani saat kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat, 26 Desember 2014. Presiden menargetkan bahwa dalam tiga tahun mendatang, Indonesia sudah swasembada pangan. ANTARA/Agus Suparto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tetap meyakini swasembada pangan bisa dicapai pada tahun depan, sekalipun pada tahun lalu realisasi impor sejumlah komoditas pangan tercatat meningkat.

    Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengemukakan, importasi yang dilakukan pada 2015 adalah karena anomali iklim El Nino. "Tahun ini harusnya bisa tercapai kan, tapi 2015 ada El Nino maka kami impor, tapi enggak banyak," ujarnya di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (3 Maret 2016).

    Dari catatan Bisnis, tiga komoditas pokok mengalami kenaikan importasi pada tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya.

    Tercatat, realisasi impor beras pada 2015 melesat jadi 800.000 ton dari tahun sebelumnya yan ghanya 420.000 ton. Lalu, Impor jagung 2015 naik menjadi 2,72 juta ton dari 2014 sebesar 2,58 juta ton, disusul impor kedelai 1,96 juta ton pada 2015 dari 1,92 juta ton pada 2014.

    Kepala Bappenas berdalih, tujuan impor tersebut adalah untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan di tengah iklim dan cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, dia mengatakan estimasi harga juga menjadi pertimbangan.

    "Misal Jagung, Gorontalo mungkin lebih baik ekspor ke Filipina, namun Sumatra mungkin harus impor. Karena kan kadang-kadang biaya yang membedakan, dari Gorontalo ke Jawa lebih mahal ketimbang impor. Itu hal yang biasa sekali," tutur mantan Menko Perekonomian ini.

    Dia menyatakan, pihaknya sebisa mungkin akan mensupervisi dan turut mengawasi apakah anggaran di kementerian-kementerian teknis sesuai dengan program yang dicanangkan, termasuk menuju pada swasembada pangan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.