TEMPO.CO, Jakarta - Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga awal Maret ini masih tercatat 4,9 persen, meleset dari target semula yang ditetapkan sebesar 6 persen pada akhir Januari 2016.
Padahal Kementerian telah melakukan pelelangan dini sebanyak 5.344 paket proyek infrastruktur senilai Rp 42,74 triliun sejak Agustus lalu guna mengejar target penyerapan anggaran sebesar 6 persen pada Januari ini.
Presiden Joko Widodo juga sempat menghadiri seremoni penandatanganan 644 paket kontrak Kementerian senilai total Rp 8,81 triliun pada Januari lalu. Namun lelang dini itu rupanya belum cukup mengejar target yang ditetapkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Taufik Widjoyono mengungkapkan, hingga awal Maret ini, anggaran yang terserap baru 4,9 persen dari Rp 104 triliun atau sekitar Rp 5,09 triliun. Sementara itu, konstruksi fisik baru berjalan 3,5 persen. “Masih ada yang belum sesuai dengan target. Faktornya ada beberapa hal, misalnya, satuan kerja Cipta Karya baru dirombak. Kalau Bina Marga lumayan bagus,” ujarnya belum lama ini.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak mengatakan, meskipun target penyerapan tidak tercapai, penyerapan tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Menurut dia, tahun lalu pihaknya belum dapat menyerap anggaran sama sekali pada awal tahun.
“Sekarang kan awal tahun kita sudah ada penyerapan, ini sudah bagus. Kita sudah one step ahead. Memang butuh penyesuaian lagi supaya percepatan yang diharapkan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Dia menambahkan lambatnya kemajuan capaian fisik salah satunya disebabkan oleh faktor cuaca. Musim hujan membuat proses konstruksi berjalan lebih lambat dibandingkan pada musim kering. “Sekarang musim hujan. Konstruksi ini sangat hati-hati supaya kualitasnya bagus. Kendalanya di situ,” ujarnya.
