Kisruh Blok Masela, Visi Pemerintah Soal Energi Dipertanyakan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kilang Terapung LNG. moskisvet.com

    Ilustrasi Kilang Terapung LNG. moskisvet.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean menyampaikan pendapatnya soal rencana pembangunan kilang gas abadi Blok Masela di Maluku Selatan. “Entah apa yang ada di pikiran para pejabat negara, entah juga apa yang direncanakan pemerintah terhadap masa depan Masela,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Maret 2016.

    Ferdinand turut menyesalkan kegaduhan yang diperlihatkan  Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Mereka saling berseteru di media sosial, saling sindir karena berbeda pendapat.
    Rizal menginginkan kilang gas berada di darat (onshore), sedangkan Sudirman mendukung kilang terapung di laut (offshore). “Presiden yang tidak tegas. Wapres yang tertawa atas konflik menteri-menterinya,” ucapnya.

    Baca Juga: Kisruh Blok Masela, Jokowi Minta Menteri Tak 'Gaduh' dan Langkahi Presiden

    Masela yang tak kunjung ditentukan nasibnya, menurut Ferdinand, merupakan tanda bahwa pemerintah tak paham tentang bagaimana membangun Indonesia. Kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai tak solid dan tak memiliki visi yang sepaham. Hal tersebut tercermin jelas dalam kisruh Blok Masela.

    “Sekarang pertanyaannya, apa sebetulnya visi Presiden untuk energi, terutama Blok Masela? Kenapa tidak ditegaskan? Kalau tidak sevisi, kenapa tidak diganti?” ujar Ferdinand.

    Ferdinand menyampaikan pendapatnya tentang indikator yang dapat digunakan untuk menentukan masa depan Masela. Pertama, faktor investasi yang lebih murah, karena akan memberikan keuntungan lebih besar.

    Kedua, faktor waktu mulainya Masela beroperasi, karena dibutuhkan segera untuk memberikan hasil kepada negara. “Dengan demikian, mana yang lebih pasti waktunya jika dibangun di darat atau di laut. Maka itulah yang harus dipilih,” ucap Ferdinand. Ketiga, faktor hambatan, agar pemerintah memilihi hambatan yang lebih kecil dalam pembangunannya.

    GHOIDA RAHMAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.