TEMPO.CO, Jakarta - Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga awal Maret ini masih tercatat 4,9 persen, meleset dari target semula yang ditetapkan sebesar 6 persen pada akhir Januari.
Padahal, Kementerian PUPR telah melakukan pelelangan dini 5.344 paket proyek infrastruktur senilai Rp 42,74 triliun sejak Agustus lalu guna mengejar target penyerapan anggaran sebesar 6 persen pada Januari ini.
Presiden Joko Widodo juga sempat menghadiri seremoni penandatanganan 644 paket kontrak Kementerian PUPR senilai total Rp 8,81 triliun pada Januari lalu. Namun, lelang dini itu rupanya belum cukup mengajar target yang ditetapkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengungkapkan hingga awal Maret ini, anggaran yang terserap baru 4,9 persen dari Rp 104 triliun atau sekitar Rp 5,09 triliun. Sementara itu, konstruksi fisik baru berjalan 3,5 persen.
“Masih ada yang belum sesuai target. Faktornya ada beberapa hal misalnya Cipta Karya satker baru dirombak. Kalau Bina Marga lumayan bagus,” ujarnya belum lama ini.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak mengatakan meskipun target penyerapan tidak tercapai, tapi penyerapan tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Menurut dia, tahun lalu pihaknya belum dapat menyerap anggaran sama sekali pada awal tahun.
“Sekarang kan awal tahun kita sudah ada penyerapan, ini sudah bagus. Kita sudah one step ahead. Memang butuh penyesuaian lagi, supaya percepatan yang diharapkan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Dia menambahkan, lambatnya kemajuan capaian fisik salah satunya disebabkan faktor cuaca. Musim hujan membuat proses konstruksi berjalan lebih lambat dibandingkan pada musim kering.
“Sekarang musim hujan. Konstruksi ini sangat hati-hati supaya kualitasnya bagus. Kendalanya di situ,” ujarnya.
BISNIS.COM
