Pakta Pasar Bebas Indonesia-Eropa, Ini Pesan Menteri Darmin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution. ANTARA FOTO

    Menko Perekonomian Darmin Nasution. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pemerintah Indonesia lebih berani berunding dengan Uni Eropa (UE) terkait perjanjian perdagangan bebas (FTA).

    Sebab, kata Darmin, masih ada beberapa persyaratan memberatkan yang diajukan UE dalam FTA. "Indonesia harus lebih berani ambil risiko, karena secara ekonomi kita  tidak bersaing dengan Uni Eropa, berbeda dengan negara kompetitor lain seperti India dan Cina," kata Darmin di Jakarta, Kamis (3 Maret 2016).

    Pada hari ini, Kamis (3 Maret 2016), Darmin memimpin rapat koordinasi tentang perjanjian perdagangan bebas Indonesia-UE, yang akan dilakukan dengan skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

    Beberapa permintaan Uni Eropa yang masih memberatkan Indonesia antara lain pembebasan bea masuk sebesar 95 persen pos tarif. Pemerintah menolak hal ini karena menganggap liberalisasi 95 persen pos tarif tersebut dapat memukul industri dalam negeri.

    Setelah itu, hal lain yang masih harus dibicarakan lebih lanjut antara Indonesia dan UE adalah permintaan penghapusan atas bea keluar oleh pihak Uni Eropa. Oleh karena itu, lanjut Darmin, pemerintah masih terus menghitung keuntungan dan kerugian yang diterima jika menjalin kerja sama bebas dengan Uni Eropa.

    Dia pun menekankan perlunya koordinasi yang intensif antarkementerian dan lembaga agar titik temu cepat tercapai. Apalagi pada April 2017 Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke bbeerapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Inggris, Belan dan dan Belgia.

    "Indonesia harus punya batu loncatan yang harus dicapai. Kalau tidak perundingan-perundingan yang dilakukan tidak akan mencapai target," tutur Darmin.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.