Renegosiasi Perdagangan Bebas, Darmin: Harus Lebih Berani

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator  Perekonomian Darmin Nasution meminta pemerintah lebih berani dalam renegosiasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Uni Eropa. Apalagi dengan adanya sejumlah syarat yang dianggap memberatkan.

    "Mestinya, kita berani untuk ambil risiko dengan Uni Eropa karena kita tidak bersaing dengan mereka. Beda jika dibandingkan dengan kompetitor lain seperti India dan Cina," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Maret 2016.

    Dalam renegosiasi ini, Uni Eropa meminta pembebasan bea masuk sebesar 95 persen pos tarif. "Liberalisasi atas 95 persen pos tarif dapat memukul industri dalam negeri," katanya. Selain itu, Uni Eropa juga meminta penghapusan atas bea keluar dalam perundingan tersebut.

    Darmin mengatakan, diperlukan adanya koordinasi yang intensif antar kementerian dan lembaga terkait agar perundingan segera mencapai titik temu. Hal  ini  mengingat pada April mendatang Presiden Joko Widodo akan melawat ke beberapa negara Uni Eropa, seperti Jerman, Inggris, Belanda, serta Belgia.

    "Kita harus memiliki milestone yang mau dicapai. Kalau tidak, perundingannya hanya akan berputar-putar terus dan tidak mencapai target," ucap Darmin.

    Baca Juga: Harga BBM Turun, Industri Penerbangan Diuntungkan

    Saat ini, Indonesia tengah melakukan renegosiasi terkait perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Uni Eropa (EU FTA). Perjanjian tersebut akan diterapkan dalam skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Salah satu tujuan dari FTA ini adalah untuk membebaskan tarif bea masuk berbagai komoditas ke negara-negara di Eropa. Negosiasi tersebut kembali dilakukan karena produk-produk Indonesia, khususnya produk-produk pertanian, masih dikenakan bea masuk dengan tarif yang cukup tinggi, yakni 8-12 persen.

    Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia pernah bergabung dengan EU FTA. Akan tetapi, dengan pergantian kepemimpinan dalam pemerintah, keanggotaan tersebut terhenti. Pemerintah pun menargetkan penyelesaian renegosiasi EU FTA harus selesai dalam jangka waktu dua tahun atau akhir 2017.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.