KPPU Mulai Sidangkan Kasus Kartel Ayam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konsumen membeli daging ayam dengan harganya yang naik kembali menjadi Rp 42.000 per kg, tiga jam sebelum para pedagang ayam mogok berjualan di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 20 Agustus 2015. Sejumlah pedagang ayam di daerah Jawa Barat sepakat mogok berdagang beberapa hari setelah harga ayam terus meroket sepanjang Agustus. TEMPO/Prima Mulia

    Konsumen membeli daging ayam dengan harganya yang naik kembali menjadi Rp 42.000 per kg, tiga jam sebelum para pedagang ayam mogok berjualan di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 20 Agustus 2015. Sejumlah pedagang ayam di daerah Jawa Barat sepakat mogok berdagang beberapa hari setelah harga ayam terus meroket sepanjang Agustus. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hari ini, untuk pertama kalinya, akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara dugaan kartel ayam pedaging (broiler). " Agenda sidang adalah penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh investigator KPPU," kata ketua majelis hakim, Kamser Lumbanradja, Kamis, 3 Maret 2016.

    Dalam penyelidikan yang telah dilakukan, KPPU menduga ada kartel atau pengaturan persediaan ayam di pasaran oleh 12 perusahaan peternakan. Mereka diduga sengaja melakukan pemusnahan atau apkir indukan ayam. Hal ini dilakukan agar persediaan ayam anakan atau day-old-chicken (DOC) berkurang sehingga harganya naik. Hal itu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

    Sebanyak 12 pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Malindo Feedmil Indonesia Tbk (MAIN), serta PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, serta PT Hybro Indonesia.

    Selain Kamser, anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara nomor 02/KPPU-I/2016 ini adalah Sukarmi dan Chandra Setiawan. Pekan depan, 12 pelaku usaha terlapor dalam kasus ini akan memberikan tanggapan. "Selanjutnya, pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal pemeriksaan pendahuluan dimulai," tuturnya.

    PINGIT ARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.