Pelni Klaim Bisa Menurunkan Disparitas Harga Tol Laut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Sulistyo Wimbo Hardjito di atas Kapal KM Kelimutu dari Pelabuhan Pangulu Belo Wakatobi ke pelabuhan Murhum, Bau-bau (10/9). TEMPO/ Nita Dian

    Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Sulistyo Wimbo Hardjito di atas Kapal KM Kelimutu dari Pelabuhan Pangulu Belo Wakatobi ke pelabuhan Murhum, Bau-bau (10/9). TEMPO/ Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengklaim tiga kapal yang sudah dioperasikan untuk tol laut bisa menurunkan disparitas harga di wilayah Indonesia bagian Timur hingga 30 persen.

    "Tol laut yang sudah dijalankan PT Pelni dengan tiga rute ini sudah membuktikan bahwa disparitas harga di wilayah Timur termasuk NTT, Biak, Seruni, sudah turun 20-30 persen," kata Manajer Humas PT Pelni (Persero) Akhmad Sujadi kepada ANTARA News sesuai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016.

    Ketiga kapal ini melayani rute, Tanjung Priok-Natuna, Rote-Reo Leba dan Surabaya-Merauke.

    Sujadi mengatakan, rencananya pada akhir Maret ini, tiga kapal akan ditambahkan, sehingga diharapkan bisa lebih menurunkan disparitas harga terutama di wilayah Indonesia bagian Timur.

    "Rencana akhir Maret akan menambah tiga kapal lagi. Dengan tambahan tiga kapal, nantinya rute-rute yang belum dijalani, akan menambah penurunan harga-harga lain. Di Ternate, Morotai, akan disinggahi kapal Pelni," tutur dia.

    Sujadi mengungkapkan Pelni masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan tol laut ini, yakni belum semua pelabuhan bisa disandari kapal-kapal berukuran besar.

    "Selama ini kendala, pelabuhan belum bisa disandari kapal-kapal besar. Perlu dukungan fasilitas untuk bongkar muat, maupun pelabuhan yang akan dikembangkan," kata Sujadi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.