TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Pemerintah mempercepat pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN dinilai merupakan momentum untuk meningkatkan kinerja perusahaan milik negara sekaligus menambah pendapatan pajak bagi negara.
"Pembentukan holding BUMN dapat mengangkat nilai perusahaan karena lebih efisien, mengurangi biaya, serta menciptakan daya saing yang lebih tinggi menghadapi pasar global," kata Direktur Corporate Finance & Transaction Support, RSM Indonesia, Wiljadi Tan, di Jakarta, Rabu (2 Maret 2016).
Menurut Wiljadi, holding merupakan bagian salah satu opsi dalam melakukan restrukturisasi perusahaan, selain merger, akuisisi, "spin off", maupun konsolidasi.
Tujuannya, terjadi sinergi dari sisi kapasitas, tercipta corporate governance, penyatuan bisnis pada sektor sama, sehingga perusahaan menjadi lebih fokus dan terarah.
Ia menjelaskan, lazimnya bentuk holding yang umum dijalankan adalah holding investasi dan holding opesional.
Namun holding operasional dinilai lebih praktis karena masing-masing anak usaha bisa tetap beroperasi sesuai dengan bidang yang digeluti. Adapun holding investasi lebih fokus pada penggalangan investasi oleh induk usaha.
Meski begitu, Wiljadi mengaku belum mempunyai data seberapa besar sebuah holding mampu mengkontribusi setoran pajak kepada negara, selain karena disesuaikan dengan sektor usaha juga tergantung kondisi pasar.
Untuk itu menjelaskan, sebelum pembentukan holding sebaiknya dilakukan monitoring BUMN sektor apa saja yang layak untuk dijadikan holding agar benar-benar tercipta perusahaan yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global.
"Sudah saatnya BUMN terutama yang memiliki jenis usaha yang sama disatukan, agar lebih kuat dari sisi aset, permodalan dan kapasitas. Jangan lagi ada BUMN yang saling bersaing pada lahan yang sama. Ini tidak efektif," ujarnya.
Ia menyebutkan, BUMN maritim bisa menjadi holding yang kuat karena dilatarbelakangi Indonesia yang terdiri atas 77 persen lautan menyimpan potensi hasil hasil laut berlimpah, mulai dari penangkapan ikan, industri pengalengan ikan, pengolahan yang jika dimaksimalkan bisa menjadi nomor satu dunia.
Untuk itu tambahnya, Pemerintah perlu membuat rencana jangka panjang atau cetak biru pembentukan holding, termasuk dari sisi Perundang-undangan.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan enam holding BUMN, yaitu sektor infrastruktur, pertambangan, ketahanan energi, perbankan, jalan tol, dan energi terbarukan.
Pembentukan enam holding tersebut memastikan BUMN akan menjadi semakin kuat ke depannya, bisa berlari cepat dan harus mampu mengalahkan perusahaan-perusahaan Singapura dan perusahaan skala internasional.
ANTARA
