TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengintegrasikan sedikitnya 22 perusahaannya untuk melakukan akselerasi konektivitas pembangunan poros maritim di Indonesia. “Saya targetkan satu bulan harus ada progress,” tutur Menteri BUMN, Rini Soemarno di kantornya, Selasa, 1 Maret 2016.
Rini menjelaskan 22 perusahaan pelat merah tersebut bakal saling bersinergi untuk mewujudkan konsep kemaritiman yang digadang-gadang pemerintah. Hanya saja, dia belum merinci apa bentuk konkret dari nota kesepahaman lintas perusahaan tersebut.
Puluhan BUMN tersebut di antaranya adalah PT Pelabuhan Indonesia Persero II (IPC) dengan Pelindo I, Pelindo IV, PT Waskita Karya, PT Antam, PT Semen Padang, Perusahaan Listrik Negara, dan PT Krakatau Steel. Sementara PT Pelni juga melakukan kerjasama di antaranya dengan PT Indah Karya, Bulog, PT Banda Graha Reksa, Brantas Abipraya, PT Surveyor Indonesia, Sucofindo, PT Semen Indonesia, dan Pertamina.
Deputi V Bidang Konstruksi BUMN, Pontas Sabulan menambahkan, MoU tersebut bakal terus ia awasi dengan ketat agar terus berjalan dan saling sinergi. Jika tidak, ia tak segan untuk menghentikan proyek lintas perusahaan tersebut. “Seringkali saya melihat ada MoU tapi tak berjalan,” kata dia.
Lebih jauh, Rini mengungkapkan bakal memberi catatan kepada manajemen perusahaan yang tak merealisasikan program. Karena itu dia memberi tenggat waktu tiga bulan untuk segera menuntaskan. “Tapi tiga bulan itu terlalu lama, kami beri waktu satu bulan.”
Rencananya, MoU itu akan melahirkan sejumlah kerjasama proyek pengembangan kawasan. Mulai dari pembangunan pelabuhan di kawasan Barat Indonesia, kawasan Timur Indonesia, pembangunan jalan Tol Cibitung-Cilincing, pengoperasia pelabuhan PT Krakatau Steel.
Selain itu juga ada pemanfaatan Pelabuhan Kijing untuk mendukung Smelter Grade Alumina (SGA) di Kalimantan Barat, menyiapkan tenaga listrik dan kepelabuhanan, dan pembangunan fasilitas dermaga dan semen di Pelabuhan Bengkulu. MoU tersebut dihadiri oleh puluhan direktur dan penandatanganannya disaksikan oleh Menteri Rini.
AVIT HIDAYAT
