TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi langsung tancap gas mengejar target pajak. Pasalnya, Ken bukan orang baru di lembaga tersebut. "Tidak perlu adaptasi lagi. Langsung tancap gas mencari strategi," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016.
Sebelum resmi diangkat, posisi terakhir Ken adalah pelaksana tugas harian (Plt) Dirjen Pajak menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri pada Desember tahun lalu. Sebagai seorang pelaksana tugas harian, Ken dianggap sudah memahami tugasnya.
Di hadapan pejabat Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan, Menteri Bambang memaparkan sejumlah tugas yang mesti dikerjakan. Salah satunya penerimaan pajak menjadi risiko fiskal lantaran posisinya yang amat penting dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Artinya, menurut Bambang, kekurangan dalam hal penerimaan perpajakan sudah tidak bisa dijadikan alasan lagi. Dulu, besarnya dana subsidi bisa dijadikan alasan risiko fiskal di APBN. "Sekarang kalau tidak ada penerimaan (perpajakan), tidak ada belanja," ucapnya. Ia mengapresiasi Ditjen Pajak yang sanggup mengantongi penerimaan pajak lebih dari Rp 1.000 triliun.
Oleh sebab itu, lanjut Bambang, Ditjen Pajak diminta bekerja keras meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan basisnya. Tahun ini pemerintah ingin meningkatkan rasio pajak dari semula berada di posisi 10 persen menjadi 13-14 persen. Bambang menyebut peningkatan rasio pajak menjadi tolak ukur tingkat kepatuhan wajib pajak menyetorkan kewajibannya.
Tahun lalu, wajib pajak obyek pribadi baru menyentuh angka Rp 9 triliun. Menteri Bambang memprediksi angka itu masih bisa ditingkatkan lagi karena masih banyak masyarakat kelas menengah ke atas yang belum masuk atau terdata.
Bambang pun mendesak Dirjen Pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Saya minta Pak Ken untuk lebih rajin lagi meningkatkan wajib pajak obyek pribadi," ucapnya.
Selain itu, upaya ekstensifikasi mesti terus dijalankan. Bambang meminta semua pegawai Ditjen Pajak menguatkan pengawasan internal. "Kualitasnya dijaga. Komplainnya diminimalkan," tuturnya.
ADITYA BUDIMAN
