Kementerian BUMN Tanggapi Surat untuk Jokowi Soal Komisaris  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara akhirnya bereaksi soal surat terbuka dari pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Syafti Hidayat, untuk Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno tentang pengangkatan komisaris di perusahaan pelat merah.

    Kepala Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa Kementerian BUMN Binjai Edison justru mengatakan tak tahu tentang pengangkatan komisaris dari kalangan pendukung Presiden Joko Widodo semasa pemilihan dalam waktu dekat tersebut. “Kami belum tahu dan belum mendapat kabar, apalagi kabar akan diangkat,” katanya ketika dihubungi Tempo pada Senin, 29 Februari 2016.

    BacaJokowi Diminta Tak Angkat Sihol sebagai Komisaris BUMN

    Surat Syafti yang diunggah di jejaring sosial Facebook itu menolak bekas narapidana kasus korupsi tersebut diangkat menjadi komisaris di Pelindo, tanpa menyebutkan Pelindo I, II, III, atau IV. Dalam surat terbuka, Syafti menyatakan menolak pengangkatan itu karena kan merusak program Nawacita dan Trisakti, yang salah satu poinnya adalah pemberantasan korupsi.

    Menurut dia, tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor. "Kami menolak bekas koruptor menjadi komisaris BUMN," tuturnya kepada Tempo pada Senin, 29 Februari 2016.

    Walau tak menyebutkan nama, serangan Syafti mengarah ke pendiri sekaligus Ketua Umum BaraJP, Sihol P. Manulang. Syafti juga tak membantah ketika ditanya apakah figur yang dimaksudkan adalah Sihol Manulang.

    BacaRelawan Jokowi: Rezim SBY Kuasai Posisi Komisaris BUMN  

    Sihol memang pernah kesandung kasus pengadaan kotak suara Komisi Pemilihan Umum 2004. Pada 2007, dia dihukum 4 tahun penjara. Pada medio 2013, Sihol dan sejumlah rekannya mendirikan BaraJP untuk mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014.

    Sihol tak mau menanggapi berita soal surat Syafti tersebut. "Untuk apa? Enggak jelas berita itu," ucapnya kepada Tempo. 

    REZKI ALVIONITASARI | JOBPIE SUGIHARTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.