Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Dana Tapera, Pemerintah Diminta Transparan  

image-gnews
Foto udara sebuah kompleks perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan satu juta rumah yang akan digelontorkan dari APBN 2015 senilai Rp. 13 triliun. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Foto udara sebuah kompleks perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan satu juta rumah yang akan digelontorkan dari APBN 2015 senilai Rp. 13 triliun. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.COYogyakarta - Buruh dan pengusaha meminta pemerintah bersikap transparan dalam menerapkan skema program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Andi Wijayanto mendukung program pemerintah yang memberi kemudahan bagi pekerja nonpegawai negeri sipil untuk memenuhi kebutuhan rumah. Ia mengusulkan agar skema pengelolaan iuran Tapera dibuat seperti orang menabung di bank untuk menjamin transparansi. Melalui skema buku tabungan, pekerja bisa melihat iuran yang dikeluarkan setiap bulan. "Lewat buku tabungan semua bisa dibaca sehingga pengawasan lebih mudah," kata Nur ketika dihubungi, Senin, 29 Februari 2016.

Selain buku tabungan, Nur Andi mengusulkan pemerintah membentuk badan pengawas untuk menjamin transparansi Tapera. 
Sedangkan untuk iuran, Nur menghitung per bulan pekerja setidaknya perlu Rp 100 ribu lebih untuk Tapera. Angka itu berasal dari uang muka rumah dibagi 12 bulan. Nur menghitung harga rumah bersubsidi saat ini rata-rata Rp 110 juta.

Uang muka yang diperlukan untuk rumah bersubsidi rata-rata Rp 1,6 juta. Dengan begitu setiap bulan pekerja perlu menyisihkan uang Rp 100 ribu lebih untuk membayar cicilan rumah selama 15-20 tahun.

Di Yogyakarta, kemudahan mendapatkan rumah melalui kredit rumah murah, kata Nur, selama ini kebanyakan hanya diakses PNS. Hampir 100 persen PNS mengakses perumahan melalui pengusaha ataupun pengembang yang tergabung dalam REI. Sedangkan tidak banyak pekerja non-PNS dan pekerja sektor informal yang bisa mengaksesnya.

Pendapat senada datang dari kalangan buruh. Meski mendukung Tapera, mereka berharap pemerintah mengaturnya secara detail lewat peraturan pemerintah.

Sekretaris Aliansi Buruh Yogyakarta Kirnadi menyatakan pemerintah perlu segera menyusun detail teknis aturan itu, termasuk angka iuran yang harus dibayarkan buruh untuk program Tapera. Kirnadi berharap pemerintah tetap berperan dengan memberikan subsidi rumah murah sehingga tidak memberatkan buruh. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jangan hanya lewat aturan saja, tapi riil beri subsidi," kata Kirnadi.

Pemerintah, kata Kirnadi, bisa memberikan subsidi melalui pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Apalagi pekerja selama ini sudah banyak mengeluarkan iuran, misalnya BPJS ketenagakerjaan.

Kirnadi meminta ada detail aturan untuk menentukan pekerja yang berhak ikut program Tapera. "Jangan hanya untuk pekerja dengan upah tertentu di atas Rp 5 juta misalnya. Program ini mestinya untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Kirnadi. Ia juga menyarankan pemerintah mengawasi program ini melalui lembaga atau badan khusus untuk menjamin transparansi.

Program Tapera rencananya akan diterapkan pada 2018 mendatang. Fasilitas Tapera akan sama seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang saat ini ada. 
Rumah-rumah yang dibangun dengan program Tapera akan mendapatkan keringanan pajak, bantuan prasarana dan sarana utilitas, suku bunga rendah, serta bantuan uang muka untuk peserta. Pemerintah akan meleburkan FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan Tapera.

SHINTA MAHARANI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

1 hari lalu

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini. Foto: Canva
Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.


Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

9 hari lalu

Nixon Napitupulu. Instagram BTN
Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

BTN mengklaim memperoleh laba pada 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dari kehati-hatian penyaluran kredit cost of credit.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

16 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.


Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

18 hari lalu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dok. SMF
Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.


Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

26 hari lalu

Peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-BTN
Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

Erick Thohir berharap BTN bisa turut membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlog perumahan.


Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

30 hari lalu

Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).


Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

59 hari lalu

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI saat memberikan keynote speech dalam agenda Indonesia Infrastructure Finance's Anniversary Dialogue bertema The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles In Achieving Food Security  yang dihelat pada Senin, 29 Januari 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

Sri Mulyani mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya.


Ganjar Pranowo Janjikan Perumahan untuk Anak Muda, Begini Caranya

15 Januari 2024

Calon presiden Ganjar Pranowo menemui para awak media usai dirinya menghadiri kegiatan Generasi Perintis di Pos Bloc, Pasar Minggu, Jakarta Pusat, pada Ahad, 14 Januari 2025. Tempo/ Adil Al Hasan
Ganjar Pranowo Janjikan Perumahan untuk Anak Muda, Begini Caranya

Calon presiden Ganjar Pranowo menjanjikan perumahan untuk anak muda. Bagaimana caranya?


Gelandangan di Amerika Serikat Meningkat, Capai Rekor Tertinggi Sejak 2007

17 Desember 2023

Suasana tempat tinggal para tunawisma yang berada di hutan San Jose, California (18/3). San Jose merupakan 10 kota terbesar di Amerika Serikat yang berada di lembah Silikon. AP/Marcio Jose Sanchez
Gelandangan di Amerika Serikat Meningkat, Capai Rekor Tertinggi Sejak 2007

Jumlah gelandangan atau tunawisma di Amerika Serikat meningkat pesat sejak pandemi Covid-19.


Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

1 Desember 2023

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

Pemerintah menggelontorkan insentif fiskal sekitar Rp 3,7 triliun untuk insentif fiskal di sektor perumahan.