Polemik Blok Masela, Anggota DPR Desak Presiden Turun Tangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan  Perwakilan Rakyat Satya Widya Yudha mengatakan setiap kebijakan publik jika terlalu lama pengambilan  keputusannya  maka bisa memicu polemik. Dalam hal ini, polemik terjadi bukan hanya terhadap keputusan Blok Masela, tetapi semua bentuk kebijakan. "Karena itu, rakyat tidak bisa dibuat menunggu dengan ketidakpastian isu," katanya  di kantor INDEF, Senin, 29 Februari 2016.

    Menurut Satya, perdebatan dalam tingkat teknis seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabinet sehingga dapat menghasilkan satu keputusan. "Yang harus disadari, Kementerian yang dianggap sebagai koordinator kebijakan energi itu penanggungjawabnya adalah (Kementerian) ESDM," ucapnya.

    Satya berujar, seharusnya Kementerian ESDM dan Presiden berkolaborasi untuk memutuskan hal tersebut. Pola pengambilan kebijakan tidak terlalu tepat jika memakan waktu yang lama. "Penanggungjawabnya harus jelas agar masyarakat bisa mengerti kinerja proyek tersebut."

    Baca Juga: Kisruh Blok Masela: Pemerintah Butuh Waktu Putuskan Skema 

    Dalam konteks perdebatan Blok Masela untuk menentukan skema onshore atau skema offshore, sebetulnya yang harus mencermati seberapa keuntungannya. Jangan sampai rakyat justru disuguhkan dengan harga yang mahal. "Jangan sampai dalam 5-7 tahun ke depan perdebatan itu yaang dipilih adalah yang lebih mahal," kata Satya.

    Menurut Satya,  kalau persoalan pembiayaan sudah dikaji, maka pemerintah baru bisa bicara multiplier effect. Tapi kenyataannya tidak bagitu, pemerintah justru memperdebatkan skema onshore atau offshore. "Kenapa kita ngomongin on shore atau off shore, tapi seharusnya harga. Karena ini yang akan kita tanggung. Baru nanti kita buat multiplier effect karena gampang dibuat."

    LARISSA HUDA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.