Sensus Ekonomi 2016 Sasar Pelaku Bisnis Online  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, usai mengikuti Public Expose Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Rico Suyanto

    Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, usai mengikuti Public Expose Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Rico Suyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sensus ekonomi 2016 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Jawa Barat, Mei mendatang, akan menyasar para pelaku bisnis online.

    "Bisnis online termasuk kategori baru yang akan didata dalam Sensus Ekonomi 2016 ini," kata Kepala BPS Kota Bogor, Budi Hardiyono, dalam audiensi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Balai Kota, Senin, 29 Februari 2016.

    Ia mengatakan, perlu dukungan masyarakat dalam memberikan data mengenai jenis usaha yang dijalankannya, termasuk bisnis online.

    Karena tipe bisnis tersebut tidak memiliki tempat usaha resmi yang dapat teridentifikasi secara langsung. Selain itu, pelaku bisnis online bersifat bergerak, tidak menetap di rumahnya.

    Sehingga pada saat pendataan berlangsung, petugas BPS harus benar-benar mendata setiap individu yang ada di wilayah jelajahnya. "Diperlukan kejelian petugas BPS untuk dapat mendata setiap jenis usaha yang ada di wilayah cakupannya. Peran serta masyarakat juga diharapkan untuk jujur dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan petugas," katanya.

    Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi bertujuan mengetahui karakteristik ekonomi di masing-masing wilayah. Pendataan ditujukan kepada seluruh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, rumah sakit, perdagangan, hotel, restoran, sekolah, panti sosial, pasar hingga tempat peribadatan.

    "Kami menerjunkan 1.808 petugas sensus. Pertanyaan yang diajukan oleh petugas hanya soal pendapatan dan pengeluaran dalam sebulan. Kami berharap responden (masyarakat) mau memberikan jawaban yang jujur karena data ini untuk kebijakan ekonomi kedepannya," katanya.

    Menurut dia, pendataan sensus ekonomi kerap kali mengalami kendala dari beberapa perusahaan besar yang enggan memberikan informasi data-datanya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 16/1997, sudah dijelaskan responden wajib menjawab pertanyaan dari petugas atau akan dikenakan denda sebesar Rp100 juta.

    "Tetapi, petugas BPS melabih banyak memakai cara persuasif sehingga responden bisa lebih terbuka," katanya.

    Budi menambahkan, sensus ekonomi dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI, mencakup semua aktivitas ekonomi (kecuali sektor pertanian) dan skala ekonomi usaha. Ini merupakan sensus ekonomi yang keempat, setelah sebelumnya dilaksanakan pada 1986, 1996 dan 2006. "Sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi menggunakan akhiran enam, pertama kali diselenggarakan tahun 1986, dan tahun ini merupakan yang keempat," katanya.

    Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan mendukung Sensus Ekonomi 2016 dengan segera mengkoordinasikannya ke seluruh aparat di wilayah baik tingkat kelurahan hingga kecamatan. "Sensus ekonomi penting untuk mengetahui peta ekonomi di Kota Bogor baik skala besar maupun kecil, dan data ini penting untuk mengambil kebijakan, sehingga perlu kita sukseskan bersama-sama," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.