Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sensus Ekonomi 2016 Sasar Pelaku Bisnis Online  

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, usai mengikuti Public Expose Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Rico Suyanto
Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, usai mengikuti Public Expose Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Rico Suyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sensus ekonomi 2016 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Jawa Barat, Mei mendatang, akan menyasar para pelaku bisnis online.

"Bisnis online termasuk kategori baru yang akan didata dalam Sensus Ekonomi 2016 ini," kata Kepala BPS Kota Bogor, Budi Hardiyono, dalam audiensi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Balai Kota, Senin, 29 Februari 2016.

Ia mengatakan, perlu dukungan masyarakat dalam memberikan data mengenai jenis usaha yang dijalankannya, termasuk bisnis online.

Karena tipe bisnis tersebut tidak memiliki tempat usaha resmi yang dapat teridentifikasi secara langsung. Selain itu, pelaku bisnis online bersifat bergerak, tidak menetap di rumahnya.

Sehingga pada saat pendataan berlangsung, petugas BPS harus benar-benar mendata setiap individu yang ada di wilayah jelajahnya. "Diperlukan kejelian petugas BPS untuk dapat mendata setiap jenis usaha yang ada di wilayah cakupannya. Peran serta masyarakat juga diharapkan untuk jujur dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan petugas," katanya.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi bertujuan mengetahui karakteristik ekonomi di masing-masing wilayah. Pendataan ditujukan kepada seluruh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, rumah sakit, perdagangan, hotel, restoran, sekolah, panti sosial, pasar hingga tempat peribadatan.

"Kami menerjunkan 1.808 petugas sensus. Pertanyaan yang diajukan oleh petugas hanya soal pendapatan dan pengeluaran dalam sebulan. Kami berharap responden (masyarakat) mau memberikan jawaban yang jujur karena data ini untuk kebijakan ekonomi kedepannya," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, pendataan sensus ekonomi kerap kali mengalami kendala dari beberapa perusahaan besar yang enggan memberikan informasi data-datanya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 16/1997, sudah dijelaskan responden wajib menjawab pertanyaan dari petugas atau akan dikenakan denda sebesar Rp100 juta.

"Tetapi, petugas BPS melabih banyak memakai cara persuasif sehingga responden bisa lebih terbuka," katanya.

Budi menambahkan, sensus ekonomi dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI, mencakup semua aktivitas ekonomi (kecuali sektor pertanian) dan skala ekonomi usaha. Ini merupakan sensus ekonomi yang keempat, setelah sebelumnya dilaksanakan pada 1986, 1996 dan 2006. "Sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi menggunakan akhiran enam, pertama kali diselenggarakan tahun 1986, dan tahun ini merupakan yang keempat," katanya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan mendukung Sensus Ekonomi 2016 dengan segera mengkoordinasikannya ke seluruh aparat di wilayah baik tingkat kelurahan hingga kecamatan. "Sensus ekonomi penting untuk mengetahui peta ekonomi di Kota Bogor baik skala besar maupun kecil, dan data ini penting untuk mengambil kebijakan, sehingga perlu kita sukseskan bersama-sama," katanya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Benarkah THR 100 Persen ASN Tak Bisa Mendongkrak Perekonomian? Ini Kata Bank Indonesia

7 hari lalu

Pembeli beristirahat di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Benarkah THR 100 Persen ASN Tak Bisa Mendongkrak Perekonomian? Ini Kata Bank Indonesia

Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp99,5 triliun untuk THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara tahun ini.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

7 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.


Cenderung Menguat, Analis Sebut Investasi Emas Tahun Ini Menjanjikan

16 hari lalu

Ilustrasi emas. Shutterstock
Cenderung Menguat, Analis Sebut Investasi Emas Tahun Ini Menjanjikan

Analis pasar sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan prospek investasi emas tahun ini akan menjanjikan.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

23 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

24 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar (tengah), beserta jajarannya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

OJK mengungkapkan, sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global karena disokong oleh permodalan dan likuiditas yang baik.


Apa Kata Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran?

27 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Kata Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran?

Bank Dunia menilai program andalan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran tersebut bisa memberikan dampak pada ekonomi.


UN Women: Berinvestasi pada Perempuan dapat Meningkatkan PDB

27 hari lalu

Petugas menyiapkan makan untuk para lansia yang tinggal di rumah untuk lansia Silver Villa Koyama, di  Tokyo, 13 Maret 2018. Menteri Kesehatan Jepang mengatakan lima juta dari 35 juta orang Jepang yang berusia 65 tahun atau lebih diperkirakan tinggal di fasilitas perawatan khusus. AP
UN Women: Berinvestasi pada Perempuan dapat Meningkatkan PDB

UN Women mencatat masih dibutuhkan US$360 miliar dolar secara global untuk mendanai upaya-upaya kesetaraan gender bagi kesejahteraan perempuan


Hadiri G20, Sri Mulyani Nilai Perekonomian RI Mirip dengan Brasil

29 hari lalu

Hadiri G20, Sri Mulyani Nilai Perekonomian RI Mirip dengan Brasil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya kemiripan perekonomian antara Indonesia dan Brasil. Apa saja?


Rupiah Sore Ini Melemah Dekati Rp 15.700 per Dolar AS, Besok Fluktuatif

29 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Rupiah Sore Ini Melemah Dekati Rp 15.700 per Dolar AS, Besok Fluktuatif

Untuk perdagangan besok, analis memprediksi rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp 15.680 hingga Rp 15.750 per dolar AS.


Bamsoet Apresiasi Perpedin Sebagai Bagian Dari Penggerak Perekonomian

30 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Perpedin Sebagai Bagian Dari Penggerak Perekonomian

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengapresiasi Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia (Perpedin) yang menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi.