Kadin Sarankan Pemerintah Operasikan Short Sea Shipping  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulistio memberi sambutan saat pembukaan Munas Kadin ke VII di Trans Hotel, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2015. TEMPO/Prima Mulia

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulistio memberi sambutan saat pembukaan Munas Kadin ke VII di Trans Hotel, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2015. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COJakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bidang logistik dan pengelolaan rantai pasokan menyarankan pemerintah mengoperasikan short sea shipping dengan maksimal guna menurunkan biaya logistik.

    Ketua Komite Tetap Jasa Layanan Logistik dan Supply Chain SDM Kamar KADIN Nofrisel mengatakan pengoperasian short sea shipping berpotensi mengefisiensikan konektivitas antarbarang.

    "SSS ini harus dibangun agar ikut membangun industri di daerah. Kalau industri tidak dikembangkan juga, SSS itu sia-sia, menguras biaya," kata Nofrisel di Graha Irama, Kuningan, Senin, 29 Februari 2016.

    Salah seorang anggota KADIN, M. Iskandar, juga menyatakan hal yang senada. Menurut dia, ide jalan tol laut yang digelontorkan pemerintah harus memiliki rancangan yang jelas.

    Dia pun mendorong pemerintah mengevaluasi kembali rencana jalan tol laut. "Akan lebih baik jika short sea shipping saja yang difokuskan dulu. Ide proyek itu juga sudah ada sejak 2012," tutur Iskandar.

    Sebelumnya, Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi, bukan hanya jalan tol laut, melainkan juga implementasi short sea shipping (SSS).

    "Sebagai penunjang jalan tol laut, kami juga mengevaluasi short sea shipping sebagai pelayaran lintas pulau dalam jarak dekat," ungkapnya, Jumat, 26 Februari 2016.

    Bambang mengatakan sejumlah agenda evaluasi SSS antara lain terkait dengan sumber daya manusia dan subsidi untuk operasionalnya.

    Pengkajian SSS ini juga difokuskan pada pulau-pulau di luar Jawa, misalnya Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi.

    "Khususnya Indonesia tengah dan timur, kami menggodok bagaimana mengintegrasikan pelabuhannya," tutur Bambang.

    Bambang pun mengakui Bappenas akan mengevaluasi tarif pelabuhan untuk angkutan SSS. Menurut dia, tarif tersebut akan diupayakan semurah mungkin untuk mendorong lancarnya arus barang.

    "Tarif SSS akan dievaluasi, dan kami akan mencoba mengembangkannya. Evaluasi tarif masuk dalam agenda kami," ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi menyatakan prinsip dari kegiatan laut adalah ship follow the trade. Jadi negara bertugas mengembangkan daerah luar Jawa agar berkembang sehingga kegiatan pelayaran beralih ke sana.

    "Selama ini dominasi ekonomi masih di Jawa, Sumatera, dan Bali. Daerah lain belum terlalu berkembang," tutur Yukki.

    Yukki pun membenarkan tingginya tarif pelayaran domestik yang membebani pelaku usaha logistik dan pelayaran.

    Meskipun demikian, jika pemerintah mencoba menurunkan tarif melalui subsidi, perlu ada kajian mendalam yang tidak mengorbankan pihak mana pun.

    "Masalah subsidi pun masih ada protes dari perusahaan pelayaran nasional. Mereka juga ingin diikutsertakan dalam angkutan kapal yang disubsidi," jelas Yukki.

    Yukki menganjurkan perlu ada stimulus untuk membangkitkan gairah pelaku usaha terlibat dalam SSS.

    Pasalnya, perusahaan peminat SSS masih sangat jarang. Tak heran jika peluang bisnis ini malah merugi. "Masih banyak perusahaan logistik dan truck yang tidak mengetahui dan faktor volume juga menentukan, termasuk pelabuhan untuk menyediakan fasilitas di pelabuhan dengan biaya yang juga tidak mahal," tambahnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.