TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani kontrak strategis tahun anggaran 2016 senilai Rp 3,04 triliun. Penandatanganan kontrak tahap ketiga ini dihadiri langsung Presiden Joko Widodo, Senin, 29 Februari, di Plaza Kementerian Energi, Jakarta.
Jokowi mengatakan penandatanganan kontrak di awal tahun bertujuan mempercepat penyerapan anggaran. "Pemerintah telah menetapkan tahun ini adalah tahun percepatan kerja," kata Jokowi dalam sambutannya. Karena itu, kata dia, semua kementerian didorong menandatangani kontrak di awal tahun.
Jokowi tak ingin lagi penandatanganan kontak dilakukan di pertengahan tahun. Ini membuat penyerapan anggaran di Kementerian Energi pada tahun lalu hanya terserap 10 persen pada Agustus. "Tahun ini harus di atas 90 persen. Tidak bisa ditawar."
Jokowi berharap pelaksanaan berbagai proyek tersebut bisa menyerap banyak tenaga kerja dan melibatkan kontraktor lokal. Tujuannya agar peredaran uang tidak balik lagi ke Jakarta. "Gunakan kontraktor lokal biar uangnya tinggal di sana," kata Jokowi.
Dia juga meminta pelaksana proyek menggunakan konten lokal dan membatasi penggunaan barang impor. "Saya minta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memantau proyek-proyek ini," Jokowi berujar.
Baca Juga: Pekan Depan, KPPU Umumkan Jadwal Sidang Kartel Ayam
Menteri Energi Sudirman Said mengatakan penandatanganan kontrak tahap ketiga ini terdiri atas 133 paket pekerjaan senilai Rp 3,04 triliun. "Sebagian besar merupakan paket pekerjaan infrastruktur strategis," kata Sudirman.
Sebelumnya, penandatanganan kontrak tahap satu dan dua di lingkungan Kementerian Energi telah dilakukan pada 14 Januari dan 2 Februari 2016 dengan total nilai Rp 545 miliar.
Kontrak infrastruktur strategis yang ditandatangani hari ini di antaranya proyek stasiun pengisian bahan bakar gas, jaringan gas, pipa gas, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga sampah, dan pembangkit listrik tenaga biogas. Total semua kontrak yang ditandatangani mencapai 24 kontrak.
Di antara kontrak tersebut, terdapat dua kontrak dengan nilai terbesar, yaitu pembangunan jaringan gas Prabumulih di Sumatera Selatan dengan nilai kontrak Rp 493 miliar dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2 megawatt di Manokwari, Papua Barat, dengan nilai kontrak Rp 57 miliar.
Sudirman mengatakan pembangunan infrastruktur strategis ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap energi, seperti listrik dan gas. Selain itu, proyek-proyek ini akan meratakan distribusi energi di Indonesia.
AMIRULLAH
