Dua Jalan di Karawang Bakal Diambil Alih Jawa Barat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pembangunan jalan tol. Tempo/Subekti

    Ilustrasi Pembangunan jalan tol. Tempo/Subekti

    TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menyanggupi permintaan mengubah status dua jalan kabupaten Karawang yakni Loji-Cicango dan Tegaloa-Baged yang sering digunakan menjadi bagian jalur alternatif arus mudik Lebaran, menjadi jalan strategis provinsi. “Segera kami proses,” kata dia selepas rapat bersama Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana di Gedung Sate Bandung, Jumat, 26 Februari 2016.

    Pemerintah Karawang telah mengirim surat meminta pemerintah provinsi mengubah status dua jalan itu jadi jalan provinsi. Permintaan ini kemudian disampaikan Bupati Karawang yang sengaja datang berombongan dengan anak buahnya untuk berkonsultasi soal rencananya membuat dokumen RPJMD bupati dan wakili bupati yang baru terpilih.

    Iwa menjanjikan akan secepatnya mengurus administrasi pengalihan status jalan itu sehingga pemerintah Karawang tidak perlu lagi menganggarkan dananya untuk perawatan jalan itu. “Mudah-mudahan Maret ini sudah turun menjadi kewenangan provinsi sehingga di Perubahan sudah ada alokasi perawatannya,” kata dia.

    Selain soal jalan, Iwa juga meminta agar Karawang menyusun dokumen Pra-Feasibility Study untuk pembuatan sejumlah kolam retensi untuk mengantisipasi masalah banjir yang kerap terjadi di Karawang. “Kita berkepentingan. Kalau banjir, bahaya juga investasi ke Karawang,” kata dia.

    Iwa mengatakan, studi Pra-FS itu dibutuhkan agar usulan infrastuktur pencegah banjir di Karawang relevan karena punya dasar kuat. Dokumen itu akan menjadi dasar mengusulkan pembangunan kolam retensi itu pada Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahahan Rakyat yang mengurusi sejumlah sungai di Karawang. “Kami juga tengah mendorong pembangunan kolam retensi di Cibeet (Karawang) yang sudah berubah fungsi,” kata dia.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Karawang, Eka Sunatha mengatakan, pengambilalihan dua ruas jalan itu akan mengurangi beban APBD Karawang. “Kemampuan fiskal Karawang dari Rp 4 triliun APBD, dari proporsinya baru 25 persen berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) baru Rp 1,056 triliun,” kata dia di rapat itu saat menjelaskan mewakili Bupati Karawang, Jumat, 26 Februari 2016.

    Menurut Eka, dua ruas jalan itu bisa dimanfaatkan optimal oleh provinsi karena keduanya bisa menjadi jalur penghubung antara daerah sekaligus mendorong pengembangan sejumlah daerah wisata di Karawang. Jalur Loji-Cicango misalnya langsung tersambung menuju Purwakarta, lalu jalur Tegaloa-Baged langsung bersambung dengan jalan alternatif Jonggol-Cianjur.

    Eka mengatakan, jalur itu jika dikembangkan optimal bisa menjadi infrastruktur penyokong sejumlah lokasi wisata. Jalur Tegaloa-Baged misalnya bisa menjadi alternatif menuju obyek wisata Green Canyon di Medalsari, Karawang yang berbatasan dengan Bogor. Jalur itu juga bisa menuju Waduk Jatiluhur yang jaraknya sekitar sembilan kilometer. “Kondisi kemantapan jalannya sudah 90 persen, lebar jalannya sembilan meter, cukup besar,” kata dia.

    Sementara soal banjir, Eka mengaku, Karawang kesulitan membangun infrastruktur mencegah banjir karena soal kewenangan. Sejumlah sungai misalnya menjadi keweangan pemerintah pusat, sehingga anggaran Karawang tidak bisa digunakan di sana. Lalu sarana irigasi yang ada mayoritas menjadi kewenangan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. “Istilahnya ngebetulin rumah orang,” kata dia.

    Bupati Cellica Nurrachadiana sengaja membawa rombongan pejabat Karawang untuk meminta audiensi mengenai rancangan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang tengah disusunnya bersama wakil bupati terpilih Karawang. “Kami sedang menyusun RPJMD 2016-2021, harus disinkronisasi dengan program provinsi,” kata dia, Jumat, 26 Februari 2016.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.