Menteri Darmin Sesalkan Kualitas SDM Logistik Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang logistik perlu ditingkatkan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini.

    "Kebutuhan tenaga-tenaga yang kompeten di sektor logistik tidak hanya diperlukan untuk pengembangan Sistem Logistik Nasional, tetapi juga dalam menghadapi liberalisasi tenaga kerja dalam rangka MEA," kata Darmin dalan acara sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislonas), Kamis (25 Februari 2016).

    Saat ini, katanya, SDM di bidang logistik memang masih terbatas sehingga akan terus ditingkatkan namun bukan hanya sisi kuantitas saja tapi kualitasnya.

    Untuk bersaing dalam MEA memerlukan SDM yang berkualitas dan siap bersaing dengan negara-negara di Asean lainnya. Memang, katanya, implementasi sistem logistik akan dimulai terlebih dahulu di Pelabuhan Bitung, Sulut.

    Berdasarkan Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Kebijakan Pembangunan Sistem Logistik Nasional, Bitung merupakan salah satu dari dua simpul laut internasional.

    Pelabuhan lainnya adalah Kuala Tanjung. Secara geopolitik, Bitung adalah pintu keluar masuk pelaksanaan Asas Cabotage, khususnya lalu lintas perniagaan ocean going di perairan Samudera Pasifik.

    Asas Cabotage adalah suatu prinsip yang memberikan hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara tersebut.

    Secara geoekonomi, Bitung merupakan simpul kegiatan ekspor produk dari wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara. "Juga menjadi pelabuhan singgah bagi pelaksanaan kerjasama subregional Asean," jelasnya.

    Saat ini kapasitas Pelabuhan Bitung masih relatif kecil, sekitar 280.000 TEUs (twenty foot equivalent unit), dan karena itu masih membutuhkan banyak pengembangan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.