TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi Faisal Basri menyarankan pemerintah memotong anggaran belanja dalam APBN 2016 untuk membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan 5,3 persen.
"Tidak ada jalan lain, belanja harus dipotong. Namun itu tidak berarti proyek-proyek yang sudah dicanangkan tidak jadi," kata dia, di Jakarta, Rabu malam, 24 Februari 2016. Adapun total anggaran belanja negara dalam APBN 2016 adalah Rp 2.095,7 triliun, meningkat dari APBNP 2015 yaitu Rp1.984,1 triliun.
Baca Juga:
Karena itu, lanjut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini, BUMN-BUMN harus didorong membiayai dirinya sendiri, di antaranya dengan mengeluarkan surat utang (obligasi) sendiri. "Jadi pemerintah Indonesia tidak perlu menerbitkan surat utang," ujar dia.
Dia mencontohkan hal ini seperti yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang pernah menerbitkan obligasi senilai Rp9 triliun-Rp10 triliun untuk membiayai proyek pelabuhan.
Pada pertengahan 2016, PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II juga akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun untuk membiayai belanja modal perusahaan pada 2016 yang berada di kisaran Rp11 triliun."Konsekuensinya, proyek tersebut harus keren, kalau tidak surat utangnya tidak akan laku," katanya.
Pemerintah pun, kata dia, tidak bisa menggantungkan asa pada pengampunan pajak yang rancangan undang-undangnya masih dibahas di DPR. Sementara terkait target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dicanangkan pemerintah, Basri pesimis bisa tercapai.
Dengan apa yang telah disampaikannya pun, Faisal memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2016 maksimal 5,2 persen."Pertumbuhan ekonomi 2016 akan lebih baik dari 2015, meski lebih rendah dari target pemerintah tetapi lebih tinggi dari perkiraan IMF," kata Basri.
ANTARA
