Solarlite Belum Tentu Cocok untuk SUV Premium  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang karyawan memegang logo BMW untuk dipasang pada skuter BMW C Evolution di pabrik sepeda motor BMW di Berlin, Jerman, 23 Februari 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch

    Seorang karyawan memegang logo BMW untuk dipasang pada skuter BMW C Evolution di pabrik sepeda motor BMW di Berlin, Jerman, 23 Februari 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch

    TEMPO.COJakarta - Akhir pekan lalu, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan rencana peluncuran Solarlite dalam waktu dekat. Produk baru ini disebut berkualitas setingkat di bawah Pertamina Dex, tapi lebih bagus daripada biosolar. Kandungan sulfur Solarlite sebanyak 1.000 parts per million (ppm). Sedangkan solar biasa 3.000 ppm dan Pertamina Dex 300 ppm. 

    Meski diklaim lebih baik ketimbang solar biasa, Solarlite belum tentu cocok dipakai oleh mesin diesel pada mobil-mobil sport utility vehicle kelas atas. Pakar otomotif dari RS Services Automotive and Manufacturing, Rahmat Septriwan, menilai kandungan belerang Solarlite yang mencapai 1.000 ppm masih cukup tinggi.  

    Tingginya kandungan belerang ini bisa membuat mesin diesel berteknologi common rail kelas tertentu "tersedak", terutama mesin yang dilengkapi dengan sensor elektronik dan catalytic converter. Sebab, katup penyalur bahan bakar mesin bisa tersumbat residu pembakaran. "Mesin-mesin diesel BMW dan Mercedes-Benz belum tentu pas karena standar emisinya sudah tinggi," kata Rahmat, Selasa, 23 Februari 2016. 

    Ketika meresmikan pabrik perakitan BMW di Sunter pada 2015, Managing Director BMW Group Asia Axel Pannes pun mengingatkan akan masalah tersebut. Dia mengatakan mobil yang dipasarkan BMW hanya cocok memakai bahan bakar solar berkualitas tinggi seperti Pertamina Dex.

    Baca Juga: Solar Jenis Baru Harus Dicampur Bahan Bakar Nabati  
     
    PRAGA UTAMA | AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.