Pemerintah Diminta Hentikan Stasiun Astro

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Koordinator Pokja Infokom Komisi I DPR RI, Dedy Djamaluddin Malik meminta pemerintah menghentikan beroperasinya Stasiun Televisi DTH (Direct to Home) Astro. Hal itu perlu dilakukan sebelum pihak Astro memenuhi berbagai persyaratan seperti UU Penyiaran dan peraturan penyelenggaraan telekomunikasi satelit seperti termaktub dalam Peraturan Menteri No.13/2004.Puluhan aktivis Komite Pengawasan Informatika kemarin berdemonstrasi di depan kantor Departemen Informasi dan Komunikasi, Jakarta, memprotes beroperasinya satelit milik Astro Vision Malaysia di wilayah udara Indonesia.Menurut Dedy, kalangan Komisi I DPR RI akan membahas masalah ini dalam satu rapat khusus. Rapat itu akan memanggil Menteri Kominfo Syofyan Djalil, pihak Astro dan mantan Dirjen Postel Jamhari Sirat. Pemanggilan khusus Komisi I DPR RI terhadap tiga pihak itu, menurut dia, penting dilakukan mengingat hingga kini kontroversi Astro dalam kepemilikan saham belum jelas. Misalnya apakah mereka sudah memenuhi ketentuan UU No 32/2002 tentang penyiaran yang meniscayakan kepemilikan asing 20 persen. "Sementara yang mencuat ke publik Astro Malaysia memiliki saham 51 persen di Direct Vision dan Kabel Vision 49 persen. Ini berarti pelanggaran terhadap UU Penyiaran No. 32/2002,” ujarnya.Kontroversi lainnya, izin landing right (hak labuh), sesuai dengan Permen 13/8/2005, baru bisa dijalankan bila sudah memenuhi syarat prinsip resiprokal, yakni terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal penyelenggara satelit asing tersebut. “Hingga kini ikatan bilateral G to G yang berkaitan dengan prinsip resiprokal ini belum disepakati Malaysia dan Indonesia,” ulas Dedy.Menurut dia, dalam meningkatkan akselerasi bisnis, hendaknya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan investasi yang masuk, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosio-kultural dan politiknya, termasuk dampak ekonominya. Bila Astro beroperasi, ungkapnya, maka akan terjadi penyaringan content yang tidak terkontrol, belanja iklan akan masuk ke penyelenggara DTH luar negeri, devisa outflow dan akan memonopoli content. “Ini tentu akan mengganggu para pengusaha lokal yang sebelumnya sudah ada,” ulasnya.Budi Putra

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.