Pemerintah Berencana Ambil Alih Harga Rumah Komersil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung melihat maket perumahan  dalam pameran Real Estate Indonesia di Jakarta, 5 Mei 2015. Penjualan properti tahun ini diprediksi menurun 50 persen dibanding tahun sebelumnya. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Pengunjung melihat maket perumahan dalam pameran Real Estate Indonesia di Jakarta, 5 Mei 2015. Penjualan properti tahun ini diprediksi menurun 50 persen dibanding tahun sebelumnya. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengambil alih kendali harga rumah komersil dari acuan pasar yang selama ini dijalankan.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan untuk melakukan hal tersebut pihaknya akan merencanakan dengan sangat hati-hati. Pasalnya jika tidak dengan acuan yang benar akan berdampak negatif pada sektor lain.

    "Kami akan mengatur harga rumah komersil dengan ekstra hati-hati, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan dilibatkan untuk analisis harga yang tepat," katanya saat ditemui usai acara Property & Mortgage Summit 2016, Jumat (19 Februari 2016).

    Maurin menambahkan, nantinya pengaturan akan dibuat dengan jelas dan rinci dengan standar nasional. Saat ini, lanjutnya harga rumah ditiap wilayah berbeda, bahkan sama-sama di Jakarta saja bisa berbeda.

    "Alokasinya sekarang harga rumah masih market mechanism, nah pemerintah baru dapat mengintervensi jika terjadi kegagalan, kalau tidak siapa yang akan membangun infrastruktur kalau bukan pemerintah kan," katanya.

    Sebelumnya, batasan harga maksimal hunian bersubsidi di 34 provinsi tertuang dalam Peraturan Menteri PU-Pera no.20/2014 tentang FLPP dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang mencakup RST dan rusunami.

    Sedangkan standar harga yang dipakai mendekati PMK no.113/PMK.03/2014 tentang Batasan Rumah yang Bebas dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memperhitungkan kenaikan sekitar 5% hingga 6%.

    Batasan harga rumah FLPP ini meniru skema yang tercantum dalam PMK no.113/PMK.03/2014, dimana standar harga hunian sudah diatur per tahun, mulai dari 2014 sampai dengan 2018. Jadi, tidak perlu adanya revisi harga setiap tahun, karena sudah ada penetapannya.

    Setiap tahun, standar harga rumah yang bisa mengakses FLPP naik 5%. Skema ini sudah sesuai dengan batasan yang per tahun yang tercantum di PMK dengan memperhitungkan tingkat inflasi.

    “Kenaikannya sekitar 5% setiap tahun. Jadi tidak akan diubah setiap tahun, kecuali ada hal-hal khusus, seperti terjadi inflasi secara besar-besaran,” kata Maurin.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.