TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) tengah berjibaku memilah aktivitas yang bakal dilakukan di Wilayah Kerja Mahakam setelah ada kontrak baru awal 2018 mendatang. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengemukakan rencana kerja dan anggaran (work plan and budget/WPNB) mulai disusun pertengahan tahun ini.
"Mulai pertengahan tahun ini kami harus siapkan WPNB untuk 2018," ujar Syamsu di kompleks parlemen, Senin malam, 22 Februari 2016.
Syamsu enggan menyebut rencana rinci yang menjadi pilihan Pertamina. Namun target besar perusahaan adalah menjaga profil produksi agar tidak turun. Diketahui area ini sudah uzur dengan rasio penurunan produksi (decline) hingga 10 persen per tahun.
Pertamina juga dalam proses transfer data lokasi (site data) dengan pengelola saat ini, Total E&P Indonesie. Informasi yang diberikan juga terkait dengan fasilitas berupa barang dan jasa yang tersedia. Menurut Syamsu, informasi ini sangat vital untuk penyusunan rencana kerja.
Syamsu mencanangkan penyusunan WPNB rampung dalam waktu setahun, atau medio 2017 mendatang. Nantinya, prarencana bisa diajukan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ketok palu WPNB biasa dilakukan SKK Migas pada akhir tahun.
Baca Juga: Blok Mahakam, Pertamina Wajib Setor Signature Bonus US$ 41 Juta
Syamsu mengakui WPNB disusun tanpa keterlibatan mitra lain. Menurut dia, hal itu bukan masalah. "Kami enggak memusingkan soal farm in. Ada atau tidak ada mitra, WPNB harus tetap dibuat." Mitra yang dimaksud adalah Total dan Inpex yang diberi jatah 30 persen, serta pemerintah daerah sebesar 10 persen.
Total mengaku belum mengambil sikap soal keterlibatan di Blok Mahakam setelah kontraknya berakhir. Presiden Direktur Total Hardy Pramono mengatakan posisi akan ditentukan setelah Pertamina mengeluarkan surat penawaran resmi.
"Kami perlu mengetahui terms and conditions. Masih terlalu pagi kalau kami tentukan sekarang," kata Hardy.
Meski begitu, Hardy berharap soal kemitraan bisa disepakati pertengahan tahun mendatang. Diketahui hal ini masih dibahas bersama tim alih kelola antara Pertamina, SKK Migas, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
ROBBY IRFANY
