Legislatif: Infrastruktur Maritim Indonesia Tertinggal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto satelit yang diambil, pada 8 Januari 2016, ini memperlihatkan tanggul dan dermaga yang telah selesai dibangun di Pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan.  Tiongkok terus membangun infrastruktur di pulau yang masih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

    Foto satelit yang diambil, pada 8 Januari 2016, ini memperlihatkan tanggul dan dermaga yang telah selesai dibangun di Pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Tiongkok terus membangun infrastruktur di pulau yang masih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan infrastruktur maritim Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga sehingga menghambat perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    "Infrastruktur pelabuhan kita masih sangat tertinggal. Indonesia memiliki peringkat 61 dari 148 negara di bidang infrastruktur, masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia peringkat 29, Thailand peringkat 47, dan Brunei Darussalam peringkat 58," ujar Nawardi di sela kunjungan kerja anggota Komite II DPD RI di Kepulauan Riau, Senin (22 Februari 2016).

    Senator dari Jawa Timur itu menilai di tengah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia harus segera meningkatkan daya saingnya dengan salah satu cara yakni pembangunan infrastruktur pelabuhan, guna mengembalikan kejayaan sektor maritim nusantara.

    Keberadaan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, katanya, semestinya dapat mendorong cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Dia mengatakan tujuan kunjungan kerja Komite II DPD ke Kepri dalam rangka memastikan UU Pelayaran dapat menunjang proses investasi dan perekonomian di wilayah tersebut.

    Kepri sebagai wilayah yang 90% merupakan perairan, dinilai merupakan sebuah provinsi yang unik serta memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. "Kami ingin melihat bagaimana implementasi UU Pelayaran di Kepri, dan bagaimana kaitannya dengan proyek-proyek infrastruktur maritim nasional," ujar Nawardi.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.