IIF Bidik Salurkan Pembiayaan US$ 700 Juta Akhir Tahun Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan melintasi pembangunan Jalan layang Ciledug-Tendean di Jakarta, 16 Februari 2016. Jalan layang itu membentang sepanjang 9,3 kilometer dari Jalan Ciledug Raya hingga Jalan Kapten Pierre Tendean. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Sejumlah kendaraan melintasi pembangunan Jalan layang Ciledug-Tendean di Jakarta, 16 Februari 2016. Jalan layang itu membentang sepanjang 9,3 kilometer dari Jalan Ciledug Raya hingga Jalan Kapten Pierre Tendean. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menargetkan pembiayaan US$ 700 juta hingga akhir tahun ini. "Saat ini pembiayaan telah mencapai kurang-lebih US$ 400 juta," ujar Presiden Direktur IIF Sukatmo Padmosukarso di Graha Niaga, Senin, 22 Februari 2016. 

    Sukatmo mengatakan pembiayaan yang boleh dilakukan IIF sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2009, yakni sektor transportasi (meliputi darat, laut, dan udara); sektor telekomunikasi; serta sektor minyak dan gas. Selain itu, sektor pembangkit listrik tenaga air (PLTA); energi baru dan terbarukan; independent power producers; penyediaan air bersih; dan jalan tol.

    Adapun syarat yang diajukan IIF adalah proyek tersebut, baik secara komersial maupun finansial, harus visible dan payable. Berbeda dengan pembiayaan dari APBN, yang proyeknya sudah masuk program pemerintah. "Karena kami (IIF) perusahaan komersial, jadi harus visible dan payable," ucapnya.

    Menurut Sukatmo, IIF ditugasi pemerintah membiayai proyek yang secara komersial itu visible dan diserahkan kepada pihak swasta. Misalnya membangun jalan tol, pelabuhan laut, atau pelabuhan udara. Tidak jarang juga IIF membiayai badan usaha milik negara, seperti Pelindo atau Angkasa Pura. "Karena mereka perusahaan BUMN, biasanya mereka secara finansial visible dan payable," katanya.

    Sukatmo menuturkan, saat ini, sebesar 50-60 persen pembiayaan IIF berasal dari pembiayaan yang diberikannya alam bentuk valuta asing. Penerapan valas ini, menurut Sukatmo, sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. IIF adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang boleh memakai valas.

    Untuk pembiayaannya sendiri, IIF membatasi diri dengan hanya memberikan pembiayaan sebesar 35 persen dari pos proyek. Artinya, proyek tersebut harus mencari pihak lain yang bisa membiayai proyek itu. Saat ini, proporsi proyek yang dibiayai IIF sebesar 40 persen pada sektor energi baru dan terbarukan, 20 persen untuk sektor telekomunikasi, serta 40 persen untuk sektor transportasi, minyak, dan gas.

    Guna memenuhi target pembiayaan hingga US$ 700 juta pada akhir tahun nanti, IIF telah mendapatkan pembiayaan berjangka dari berbagai sumber. Rinciannya, sebesar US$ 100 juta dari IDB, US$ 100 juta dari Bank Dunia, US$ 250 juta dari ANZ pada 2014, dan US$ 150 juta dari ANZ. "Sisanya mendapatkan tambahan sebesar Rp 1 triliun dari Bank Mandiri," tuturnya.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.