TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang berupaya menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa di daerah perbatasan. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, permasalahan yang kerap timbul di daerah perbatasan dengan negara tetangga berawal dari pergeseran dengan cara mencaplok suatu wilayah.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian menggalakkan program transmigrasi, yang akan menempatkan para transmigran di daerah perbatasan Indonesia. “Transmigrasi kita di daerah Perbatasan akan kami kembangkan," ucap Marwan dalam keterangan tertulis, Jumat 19 Februari 2016.
Tahun ini kata Marwan, sudah mulai di perbatasan Kalimantan. Target minimal dua juta hektare untuk kawasan transmigrasi di sepanjang Kalimantan. "Untuk tahun berikutnya, kami akan fokus di Papua atau NTT dan daerah-daerah perbatasan lainnya."
Untuk merealisasikan program tersebut Mendes Marwan menyebutkan, pihaknya telah melakukan sinerjiitas program dengan kementerian atau lembaga negara dan pemerintah daerah setempat. Alhamdulillah komunikasi kami sangat baik dan kondusif dengan LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Agraria (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Saling memberi dan menerima, mana tanah yang dilepaskan mana yang tidak," ujarnya
Selain menjaga kedaulatan dan keutuhan Republik Indonesia, menurut Marwan transmigrasi yang dilakukan secara terpadu ini juga akan menyerap tenaga kerja baru, memanfaatkan lahan lahan yang kurang produktif serta bisa melahirkan kawasan kawasan kota terpadu. Untuk menarik minat dan agar para transmigran betah di daerah tersebut, Marwan berjanji akan membuatkan fasilitas umum di kawasan tersebut.
“Nanti di sana akan ada rumah sakit, Puskemas, pasar, tempat ibadah, pendidikan, pasar, semua berpadu menjadi satu,” katanya.
DESTRIANITA K
