Menteri BUMN: Kereta Cepat, Visi Menyuluruh Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN, Rini Soemarno. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Menteri BUMN, Rini Soemarno. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermarno menegaskan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan visi menyeluruh Presiden Joko Widodo dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

    "Beliau (Presiden) mengatakan dengan perekonomian yang terbuka. Indonesia sudah masuk MEA di tahun 2016 jadi perekonomian global sekarang sudah lalu lalang terbuka, sehingga tidak ada lagi border atau batasan di ASEAN," kata Rini Soemarno saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Kereta Cepat dan Diskusi Publik "Geliat Kota Baru Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat" di Bandung, Jumat, 19 Februari 2016.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah dan masyarakat harus bergerak cepat  melalui pembangunan transportasi massal.

    "Kita ingin mengurangi transportasi pribadi dengan berpindah ke transportasi massal sehingga orang-orang bisa lalu lalang dengan cepat, terkoneksi dengan cepat," kata dia.

    Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan kereta api di seluruh Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi untuk mengembangkan perekonomian dan menghubungkan satu kota ke kota lainnya dengan cepat.

    Ia menuturkan Presiden menekankan agar pembangunan transportasi massal  tidak menggunakan uang negara karena penopangnya adalah secara komersial.

    "Makanya BUMN sekarang mengusung tagline 'BUMN Hadir untuk Negeri' karena kita ingin hadir untuk negara dan masyarakat dan dapat bersinergi menopang program pemerintah tanpa tergantung pada APBN," katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan di dua daerah (Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat).

    "Sekarang Jakarta-Bandung naik kereta tiga jam. Kereta Cepat memberikan alternatif menjadikan waktu tempuh hanya 35 menit. Ini meningkatkan kualitas kehidupan," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.