BP Batam Diharapkan di Bawah Kewenangan Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelabuhan Batu Ampar, Batam. TEMPO/ Dwi Arjanto

    Pelabuhan Batu Ampar, Batam. TEMPO/ Dwi Arjanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Kepulauan Riau meminta agar Badan Pengusahaan (BP) Batam diambil-alih dan di bawah kewenangan Presiden Joko Widodo. “Agar Batam bisa berkembang lebih pesat lagi,” tutur Pembina Barisan Bara JP, Wirya Silalahi kepada Menteri Koordinator Polirik Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan saat di Batam, Kamis, 18 Februari 2016.

    Wirya mengatakan kemajuan pembangunan pemerintah daerah Batam dikarenakan adanya BP Batam. Karena itu, pihaknya menyarankan agar pemerintah pusat mengambil alih. Agar pembangunan yang dilakukan BP Batam lebih fokus. Termasuk dengan menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Jika KEK diberlakukan, tidak menutup kemungkinan ada ratusan KEK di Batam. Artinya, jika pengelolahan di bawah presiden, keluhan masyarakat akan didengar. “Tapi kalau membuat KEK sendiri, kami akan menabrak Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ).”

    Pemberlakuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas. Pemberlakuan tersebut telah terjadi sejak sejak 2005 dan berlaku selama 70 tahun. “Ini janji negara kepada investor,” kata dia.

    Wirya menjelaskan, pada 1971 ketika Otorita Batam baru berdiri, penduduk Batam hanya 6.000 jiwa. Saat itu Batam sebagai salah satu desa dari Kecamatan Belakang Padang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.

    Pada 2014, penduduk Batam mencapai 1.194.000 jiwa. Batam telah menjadi kota nomor tiga terbesar di Sumatera. Jika pendapatan per kapita nasional US$ 4.000 per tahun, Batam telah mencapai US$ 5.200 per tahun. Saat ini investasi di Batam diperkirakan mencapai US$ 71 miliar atau Rp 960 triliun.

    Ini diakibatkan adanya kunjungan wisata di Batam. Bahkan menempatkan Batam sebagai destinasi terbanyak ketiga setelah Bali dan Jakarta. Batam berkontribusi menyumbang 15 persen jumlah wisarawan.

    Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan menanggapi masalah Batam memang bukan masalah sederhana. Eksistensi Batam sebagai FTZ diatur dalam undang-undang. Luhut meminta Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani agar mengumpulkan bahan yang komprehensif, untuk dipresentasikan kepada Presiden Jokowi.

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cesium 137 dan Bahaya Radiasi Pada Tubuh Manusia

    Cesium 137 adalah bahan radioaktif yang digunakan berbagai industri dan pengobatan. Bila salah dikelola, bahan itu akan menimbulkan sejumlah penyakit.