Indonesia Bisa Gabung Trans Pacific Partnership, Jika...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pedagang merapikan salah satu produk dalam pameran kerajinan nasional di gedung Kementrian Perindustrian, Jakarta, Rabu (13/6). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Seorang pedagang merapikan salah satu produk dalam pameran kerajinan nasional di gedung Kementrian Perindustrian, Jakarta, Rabu (13/6). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menyatakan Indonesia bisa bergabung dengan kesepakatan dagang Trans Pacific Partnership (TPP) paling cepat pada 2022.

    "Itu pun dengan catatan jika disetujui ," kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono, Rabu (17 Februari 2016).

    Saat ini, tuturnya, Kemenperin masih mengkaji sejumlah aspek. "Kalau kita mau ikut dan mereka setuju, paling cepat bergabung 2022," katanya.

    Sigit menyampaikan Indonesia bisa mulai mengajukan bergabung dalam keanggotaan 12 negara tersebut ketika TPP sudah diratifikasi di Amerika Serikat dan negara anggota lainnya, yang diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun.

    Setelah itu, atau diprediksi pada 2018, Indonesia bisa megajukan minat untuk masuk menjadi anggota, yang jika disetujui, kemudian membutuhkan waktu negosiasi hingga dua tahun atau pada 2020.

    "Tapi, saya tidak yakin negosiasi dengan ke-12 negara selesai dalam waktu dua tahun. Dengan demikian, kemungkinan pada 2022 Indonesia baru bisa masuk," ucap Sigit.

    Saat menunggu waktu itu datang, lanjut Sigit, ekspor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat diprediksi menurun pada 2018, setelah ratifikasi.

    Hal tersebut terjadi karena produk serupa yang diekspor ke Amerika dari Vietnam dan Malaysia, yang sudah masuk menjadi anggota TPP, harganya lebih rendah karena tidak dikenakan bea masuk.

    Di saat yang sama, Sigit menuturkan Indonesia akan terus mempelajari dan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian terkait dengan kesiapan bergabung di kesepatan dagang besutan Amerika tersebut.

    "Memang pilihan, karena pemerintah lalu tidak mau masuk TPP. Kita harus nunggu ratifikasi karena mereka belum sepakat. Perdagangan juga belum berjalan, paling 2018. Kan bisa saja 12 negara tidak sepakat. Makanya kita pelajari dan koordinasikan," kata Sigit.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.