Serikat Pekerja Bermimpi Direksi Baru BPJS Lebih Kredibel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jl. Merdeka Barat, Jakarta, 6 Februari 2016. Para buruh masih menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jl. Merdeka Barat, Jakarta, 6 Februari 2016. Para buruh masih menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menginginkan direksi baru nanti merupakan orang-orang yang kredibel dan memahami seluk beluk jaminan sosial Ketenagakerjaan.

    Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) BPJS Ketenagakerjaan Abdurahram Irsyadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa menyatakan program jaminan sosial di Indonesia unik, dan berbeda dengan asuransi swasta.

    "Terlebih lagi, jaminan sosial ketenagakerjaan kini berada langsung di bawah Presiden yang membutuhkan direksi yang profesional agar program negara untuk menjamin perlindungan dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, hari tua dan jaminan pensiun yang bermartabat bisa terlaksana dengan baik," ucap Irsyadi.

    Karena itu, dia meminta agar Presiden memilih kandidat terbaik yang lolos seleksi untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan ke depan.

    "Kami sekadar mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) sudah berdiri sejak 38 tahun lalu, dan cukup banyak kader yang mumpuni untuk menduduki jabatan direksi," ujar Irsyadi.

    Karena itu, dia berharap Presiden memilih sebanyak mungkin pejabat karier di badan itu untuk menduduki jajaran direksi mendatang.

    Hal itu hendaknya menjadi perhatian agar transformasi yang sudah dilaksanakan selama ini, dari PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan road map menuju pelaksanaan BPJS milik masyarakat dan berkelas dunia pada 2018 dapat terwujud sesuai rencana.

    Irsyadi menyatakan itulah alasan terkuat Presiden memilih orang-orang yang kredibel agar mampu mengelola BPJS lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.

    Pihaknya bersama dengan ribuan karyawan BPJS Ketenagakerjaan siap mengawal institusi dan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

    "Kami percaya Presiden akan memilih dan menempatkan profesional terbaik untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan," demikian Irsyad

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.