Menko Darmin: Jaga Stabilitas, HPP Gabah & Beras Tetap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani menjemur gabah di daerah terdampak genangan Waduk Jatigede, Desa Cibogo, Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat, 7 Agustus 2015. Kemarau panjang akibat dampak El Nino diprediksikan bakal mempengaruhi stok beras di masa paceklik di awal tahun depan. Idealnya Bulog memiliki stok 2,5 juta ton beras pada akhir tahun. TEMPO/Prima Mulia

    Petani menjemur gabah di daerah terdampak genangan Waduk Jatigede, Desa Cibogo, Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat, 7 Agustus 2015. Kemarau panjang akibat dampak El Nino diprediksikan bakal mempengaruhi stok beras di masa paceklik di awal tahun depan. Idealnya Bulog memiliki stok 2,5 juta ton beras pada akhir tahun. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras tahun ini tidak akan direvisi.

    Fakta ini berkebalikan dengan pendapat para pengamat yang meminta HPP beras disesuaikan dengan tingkat kenaikan inflasi.

    Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan pers menyampaikan HPP gabah dan beras tidak akan mengalami perubahan dan masih akan mengacu pada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah.

    “Dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga beras, melindungi tingkat pendapatan petani, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan masyarakat, harga gabah dan harga beras tetap,” kata Darmin, Selasa (16 Februari 2016).

    Selama ini, kalangan pengamat menilai HPP gabah dan beras seharusnya naik untuk mempermudah Perum Bulog menyerap produksi petani.

    Saat ini, Bulog kerap kalah dengan para pedagang perantara yang membeli produksi petani dengan harga yang lebih tinggi dari HPP.

    Adapun dalam Inpres Nomor 5 tahun 2015, diatur HPP gabah kering panen (GKP) yaitu sebesar Rp3.750 per kilogram, HPP GKG sebesar Rp4.600, dan HPP beras sebesar Rp7.300 per kilogram.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.