Pembangunan Tol Lambat, Jatim Terbitkan Pergub Tambang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja berdiri di jalan Tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto seksi satu di Tembelang, Jombang, Jawa Timur, 23 Juli 2014. Tol trans Jawa seksi satu rencana bisa dilalui kendaraan saat mudik Lebaran, belum bisa digunakan meski pembangunan sudah 90 persen. ANTARA/Syaiful Arif

    Pekerja berdiri di jalan Tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto seksi satu di Tembelang, Jombang, Jawa Timur, 23 Juli 2014. Tol trans Jawa seksi satu rencana bisa dilalui kendaraan saat mudik Lebaran, belum bisa digunakan meski pembangunan sudah 90 persen. ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan membuat peraturan gubernur (pergub) tentang pertambangan, khususnya pasir dan bahan galian. Pergub itu akan mengisi kekosongan peraturan pemerintah (PP) tentang hal itu.

    "Ini sangat mendesak," ujar Soekarwo seperti yang tertulis dalam release yang diterima Tempo, Selasa, 16 Februari 2016.

    Pergub itu akan dibuat pemerintah provinsi bersama-sama dengan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. "Kami akan sama-sama menyusunnya," ujar Pakde Karwo, sapaan Soekarwo.

    Pergub tersebut nantinya akan mengatur semua peraturan perundang-undangan untuk pertambangan mineral (logam, nonlogam, dan batuan) antara pertambangan skala besar (ribuan hektare) dan pertambangan skala kecil yang hanya lima hektare.

    Menurut Soekarwo, jika peraturan tentang hal tersebut tidak segera diterbitkan, bisa berdampak pada terhambatnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Selain itu, banyak masyarakat Jawa Timur yang hidupnya bergantung kepada sektor pertambangan pasir dan batu (sirtu).

    Soekarwo juga menjelaskan bahwa pembuatan pergub tersebut bertujuan memperlancar pembangunan infrastruktur yang belakangan ini progresnya lambat, terutama pembangunan tol. Padahal terbangunnya infrastruktur tersebut bisa memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. "Kebutuhan pasir, sirtu ini sangat mendesak karena proyek infrastruktur butuh itu," ujarnya.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.