Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat Segera Dibentuk

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Dana subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dapat dialihkan kepada masyarakat miskin bila nantinya Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) beroperasi.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan, selama ini dana subsidi pemerintah dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang jumlahnya sekitar 40 persen dari total penduduk Indonesia.

    Sementara itu, masih ada 40 persen masyarakat  miskin dari kelas terbawah yang belum tertolong. Menurutnya, dengan kehadiran Tapera yang akan diakomodasi melalui penerbitan UU Tapera dan aturan turunannya, penanganan bagi MBR akan diambil-alih oleh BP Tapera.

    Dengan demikian, dana subsidi pemerintah berupa FLPP, subsidi selisih bunga, dan juga bantuan uang muka dapat disalurkan kepada masyarakat miskin. “Jadi dengan kehadiran Tapera ini, kita bisa menolong 80 persen penduduk Indonesia sekaligus,” katanya.

    Meski begitu, tuturnya, sejauh ini pemerintah masih berencana menggunakan dana FLPP untuk menambah likuiditas BP Tapera. Pemerintah masih mengantisipasi bila likuiditas Tapera nantinya tidak mencukupi.

    Pasalnya, rencana iuran 3 persen dari gaji bulanan pekerja dinilai masih relatif kecil. Bila nantinya tingkat permintaan penyaluran pinjaman begitu tinggi, ada kemungkinan dana Tapera yang terkumpul melalui iuran wajib tersebut tidak mencukupi.

    Namun, pemerintah juga akan menyiapkan strategi untuk mengendalikakan likuiditas, di antaranya dengan menyeleksi calon penerima pinjaman melalui skala prioritas dengan fariabel yang jelas. Dengan demikian, dana Tapera dapat tetap mencukupi untuk penyaluran pinjaman.

    “Nanti akan kita lihat, kalau likuiditas Tapera mencukupi, barulah dana FLPP dan subsidi lainnya kita alokasikan untuk masyarakat kelas terbawah,” katanya. Menurutnya, dalam lima tahun pertama, BP Tapera dapat mengunpulkan dana dari iuran rakyat senilai Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.